PKS tolak dana pembangunan Dapil Rp 15 Miliar

Jakarta–PKS menolak keras rencana bagi-bagi jatah Rp 15 miliar per dapil untuk konstituen yang dilakukan oleh anggota DPR. PKS menyarankan agar anggota DPR menggunakan uang resesnya untuk membangun dapil masing-masing.

“Harus kita tegaskan, fungsi budgeting DPR adalah penyusun anggaran bukan pemakai anggaran. Wacana mengambil Rp 15 miliar per dapil dari APBN itu sudah salah,” tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

Menurut Mahfudz, DPR masih mempunyai anggaran lain yang bisa dialokasikan untuk membantu dapilnya. Misalnya anggaran reses dan anggaran tunjangan lainnya.

“Anggaran reses per dapil itu saja yang dikumpulkan. Setiap reses itu jumlahnya Rp 31,5 juta perorang. Itu dirasionalisasi uangnya sehingga tidak ada lagi anggaran baru,” usul Mahfudz.

Mahfud berharap anggota DPR lebih bijaksana mengambil sikap. Anggaran fasilitas dapil yang diajukan malah memberatkan APBN. “Kalau masuk APBN menjadi memberatkan,” tegasnya.

dtc/isw