SOLOPOS.COM - Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Gayamsari, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo, Sabtu (3/9/2022). (Solopos.com/ Tiara Surya Madani).

Solopos.com, JAKARTA–Keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi per Sabtu (3/9/2022) tidak sebanding dengan bantalan sosial pengganti subsidi BBM yang disalurkan pemerintah senilai Rp24,17 triliun. PKS mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM itu berdampak besar.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak yang menyebutkan kenaikan harga BBM justru hanya memperkeruh situasi ekonomi rakyat Indonesia yang masih rentan keterpurukan. Dia mengatakan multiplier effect akibat kenaikan BBM tak main-main, mulai dari harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi, biaya perumahan, hingga pendidikan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Kondisi tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah, dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat,” kata Amin, Minggu (4/9/2022).

Baca Juga: Pelatihan menulis opini

Merujuk pada sejumlah kajian, Amin meyakini kenaikan harga BBM Pertalite yang kini menjadi Rp10.000 per liter akan berdampak pada kenaikan inflasi hingga 7%. Angka tersebut diperoleh dari dampak langsung maupun tidak langsung.

Menurut Amin, dari dampak langsung akan menambah inflasi sebesar 0,93 poin persentase atau 0,4 poin persentase untuk setiap kenaikan Rp1.000 per liter. Di sisi lain, Amin juga menyebutkan data kondisi kemiskinan penduduk di Indonesia yang mencapai 45% rentan miskin berdasarkan studi Bank Dunia.

“Dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 275 juta jiwa, maka jumlah penduduk rentan miskin mencapai sekitar 124 juta orang,” jelasnya.

Meski pemerintah memberikan bansos subsidi gaji untuk 16 juta pekerja dengan minimal pendapatan Rp3,5 juta ke bawah. Namun, bansos tersebut hanya dapat menolong segelintir rakyat saja.

“Jika diasumsikan seorang pekerja menghidupi tiga anggota keluarga, artinya ada 64 juta yang tersentuh Bansos, sisanya 60 juta rakyat rentan miskin berpotensi jatuh miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok maupun biaya hidup lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Manajemen & kebijakan redaksi

Bukan hanya itu, Amin menyebut pemerintah dalam hal penyaluran bansos masih menggunakan data kategori rumah tangga miskin (RTM) yang disusun sebelum pandemi Covid-19, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disusun Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Data tersebut perlu diperbarui. Pasca pandemi Covid-19, penduduk yang masuk dalam kelompok termiskin semakin banyak, sehingga banyak rakyat yang berhak menerima berpotensi tidak terdata,” ungkapnya.

Dengan demikian, Amin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dampak dari kenaikan harga BBM saat ini. Menurutnya, pemerintah masih memiliki cara lain untuk menyelamatkan APBN daripada harus mengorbankan subsidi BBM.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Jokowi Naikkan Harga BBM, PKS: Dampaknya Tak Main-Main!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya