PILPRES 2014 : The Jakarta Post Dukung Jokowi, Ini Alasannya

Solopos.com, SOLO — Kabar mengejutkan datang dari salah satu harian berbahasa Inggris yang berbasis di Jakarta, The Jakarta Post. Dalam editorial yang diterbitkan Jumat (4/7/2014), The Jakarta Post secara terbuka mendeklarasikan diri mendukung pencalonan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Dalam tulisan berjudul Endorsing Jokowi tersebut, redaksi menyebut keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan moral. Redaksi Tha Jakarta Post juga menyebut keputusan tersebut diambil dengan proses yang tidak mudah.

Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Therefore the Post feels obliged to openly declare its endorsement of the candidacy of Joko ‘Jokowi’ Widodo and Jusuf Kalla as president and vice president in the July 9 election. It is an endorsement we do not take lightly [The Post merasa harus mendeklarasikan dukungan ini secara terbuka bagi pencalonan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Dukungan ini tidak kami ambil dengan gampang],” tulis The Jakarta Post di editorialnya, Jumat.

Redaksi media yang didirikan Ali Murtopo dan Jusuf Wanandi tersebut membeberkan sejumlah alasan The Jakarta Post mendukung Jokowi. Pertama, mereka menilai hal ini merupakan kelanjutan dari sikap mereka yang kritis selama proses reformasi.

“We were not silent during reformasi. Neither have we been shy when power is abused or civil rights trespassed [Kami tidak diam sepanjang reformasi, kami juga tidak diam saat kekuasaan disalahgunakan dan hak sipil dilanggar.”

Tulisan tersebut juga dengan tegas menyebut penolakan mereka terhadap aksi penyiksaan dan kekuasaan yang kejam meski tak langsung menyebut siapa yang berlaku kejam tersebut. The Jakarta Post menyebut selama 31 tahun berdiri, redaksi tidak pernah menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat dalam pemilu.

“The Jakarta Post selalu berdiri tegak untuk nilai-nilai pluralisme, hak azasi manusia, masyarakat sipil, dan reformasi.”

Redaksi juga menyebut salah satu kandidat capres dalam Pilpres 2014 ini terkait dengan kelompok-kelompok Islam garis keras. Hal ini dianggap bisa mengancam pluralisme di Indonesia.