PILPRES 2014 : Kampanye Tertutup atau Terbuka, Timses Tak Harus Lapor KPU

Harianjogja.com, JOGJA- Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mewajibkan tim sukses capres-cawapres melaporkan pelaksanaan kampanye baik yang bersifat tertutup maupun terbuka.

“Kalau untuk kampanye pilpres akan lebih sederhana. Kampanye terbuka maupun yang bersifat tertutup berupa deklarasi dukungan juga tidak perlu melapor ke KPU terlebih dahulu,” kata Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas KPU DIY, Faried Bambang Siswantoro, Minggu (15/6/2014).

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Waktu maupun zona kampanye, menurut dia, juga tidak akan ada pembatasan tertentu. Meski demikian, pelaksanaan harus diketahui oleh pihak kepolisian.

“Ketentuan kampanye dalam pilpres ini akan lebih sederhana dari pada pileg, tapi yang penting tim sukses melapor kepada kepolisian terlebih dahulu maksimal tujuh hari sebelum pelaksaanaan supaya bisa diatur,” kata Faried.

KPU, menurut dia, juga tidak akan mengatur melalui penjadwalan kampanye masing-masing tim sukses capres-cawapres.

“Untuk pelaksanaan kampanye pilpres, KPU juga tidak akan menerbitkan jadwal khusus,” katanya.

Namun demikian, ia mengatakan, untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) KPU memberikan pembatasan zona dan jumlah pemasangan.

Khusus pemasangan APK berupa baliho, kata dia, jumlahnya akan dibatasi tiga unit untuk masing-masing desa. Sedangkan spanduk dibatasi maksimal lima unit di masing-masing kampung/dusun, dengan ketentuan ukuran yang diperbolehkan 1,5 X 7 meter.

“Untuk zona-zona pemasangannya nanti akan lebih detail diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwal),” kata dia.

Pilpres 9 Juli 2014 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Radjasa diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB dan nomor urut 2 pasangan Jokowi-JK yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.