PILPRES 2014 : Jogja Sepi Alat Peraga Kampanye

Harianjogja.com, JOGJA-Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) belum menemukan pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), maupun politik uang dalam dua hari masa kampanye jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.

Ketentuan mengenai pemasangan APK, baik mengenai lokasi, maupun jalan-jalan protokol di DIY, yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masih belum keluar. Masih menunggu peraturan dari pemerintah daerah, serta rincian yang lebih detail dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY.

Promosi Ongen Saknosiwi dan Tibo Monabesa, Dua Emas yang Telat Berkilau

Berdasarkan pantauan Harianjogja.com di sejumlah titik jalan protokol Kota Jogja, seperti Jalan Pandeyan, Janturan, Veteran, Menteri Supeno, Suryo Pranoto, Gowongan Kidul, belum banyak ditemukan APK. Hanya ada spanduk, dan baliho dukungan masyarakat untuk kedua capres dan cawapres.

“Tapi, APK saat ini, tidak semarak Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu. Mungkin karena masih awal-awal,” tutur Sri Werdiningsih, divisi penindakan dan hukum Bawaslu DIY saat dihubungi Harian Jogja, Kamis (5/6/2014).

Perempuan yang akrab disapa Cici tersebut, juga menyatakan, bahwa Bawaslu pada saat ini masih fokus mengawal penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang prosesnya berlangsung di tingkat Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK). Serta baru saja melayangkan surat kepada pemerintah kabupaten, dan kota berisi himbauan agar Pegawai Negeri Sipil bersikap netral.

“Namun, sejauh pantauan kami (Bawaslu DIY) tidak ditemukan APK yang mengandung unsur Suku Agama Ras (SARA). Harapannya, pemasangan APK pada pemilu pilpres kali ini tertib seperti awal-awal kampanye saat ini,” harap Cici.

Mengenai kasus politik uang, pihaknya juga belum menemukan kasus tersebut muncul pada masa-masa awal kampanye calon presiden dan calon wakil presiden.

“Belum ditemukan kasus politik uang, masih awal sekali. Biasanya mulai panas akhir-akhir masa kampanye dan jelang pemungutan suara,” imbuh Cici.