Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengamanan yang diberikan Polri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terlalu berlebihan dan dianggap memboroskan anggaran pengamanan Pemilu.
Seperti diketahui, Polri mengerahkan 380 personilnya untuk mengamankan pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2014. Masing-masing akan mendapatkan pengawalan dari 95 anggota Polri, baik capres maupun cawapresnya. Padahal, Polri hanya mendapatkan anggaran untuk pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp1 triliun dari anggaran Rp3,5 trilun yang diajukan Polri ke Kementerian Keuangan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Betul mas, tergolong pemborosan,” tutur Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Menurut Neta, sebaiknya jumlah anggota Polri yang digunakan untuk mengawal pasangan capres-cawapres tersebut dikurangi agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Pasalnya pada Pilpres kali ini, hanya ada dua pasangan capres-cawapres yang akan diberikan pengawalan dan seharusnya disesuaikan dengan jumlah anggota Polri yang ditugaskan untuk mengawal.
“Mengingat jumlah capres hanya dua pasang, Polri harusnya mengurangi jumlah pengawalan tersebut agar tidak ada kesan pemborosan,” kata Neta.
Selain itu, Neta juga berharap agar Polri lebih memprioritaskan pengamanan beberapa daerah di Indonesia yang dinilai rawan terjadinya konflik sosial dan kerusuhan selama prosesi Pilpres berlangsung.
“Toh, Polri harus mengawal kawasan-kawasan rawan dan daerah strategis lainnya agar Pilpres 2014 aman secara keseluruhan,” tukas Neta.
Pengamanan Capres-Cawapres Hanya Pemborosan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
