Harianjogja.com, BANTUL- Masyarakat difabel Indonesia dari berbagai organisasi penyandang disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta meminta calon presiden dan wakil presiden memperhatikan kepentingan warga penyandang cacat tersebut, terutama UU pro-difabel dan RPJMN 2015.
Permintaan atau harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan masyarakat difabel Indonesia sekaligus diskusi publik bertema “Menegaskan Kepentingan Difabel dalam Pemilihan Presiden 2014” di Pasar Seni Gabusan, Kabupaten Bantul, DIY, Minggu (22/6/2014)
Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar
“Pertemuan ini adalah pertemuan untuk mendiskusikan kepentingan masyarakat difabel Indonesia dengan capres-cawapres,” kata Ketua Panitia Pelaksana dari salah satu organisasi difabel, Rohmanu, di sela-sela dialog.
Selain dihadiri ratusan difabel, diskusi tersebut dihadiri perwakilan KPU DIY, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, serta tim kampanye pemenangan masing-masing cares-cawapres peserta Pilpres 2014.
Rohmanu mengatakan dalam kajian terhadap visi dan misi kedua capres, frase penyandang cacat dan penyandang disabilitas hanya sekadar menjadi cap atau kesan tempelan semata.
“Itu karena dalam visi misi itu tidak tercantum pemikiran mengenai bagaimana agar keadilan bagi kaum difabel dapat diwujudkan dengan langkah-langkah yang lebih tertata,” katanya.
Ia mengatakan terdapat beberapa harapan dan poin-poin yang ditawarkan atau direkomendasikan kepada dua pasangan sebagai sebuah komitmen politik antara masyarakat difabel dengan capres-cawapres.
Rekomendasi yang pertama terkait perwujudan berbagai Undang-Undang bagi seluruh kebijakan yang pro-difabel, mendorong adanya inkluitas dan pangarustamaan difabel dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015.
Selain itu, memasukkan aspek kerentanan dalam setiap kebijakan sosial negara dan menempatkan perlindungan yang lebih kepada difabel, terutama yang paling rentan seperti kaum difabel perempuan dan anak-anak.
“Presiden juga memiliki program khusus yang memantau proses pemulihan hak dan prioritas pembangunan bagi masyarakat difabel Indonesia dan mewujudkan secara luas Indonesia yang akses bagi difabel,” katanya.
Sementara itu, Direktur Sasanan Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Joni Yulianto, mengatakan sebelum diskusi digelar, telah ada pertemuan dengan sejumlah aktivis difabel Yogyakarta guna membahas persoalan yang mereka hadapi.
Dari sejumlah perbincangan tersebut telah muncul pemikiran-pemikiran dan sejumlah rekomendasi yang akan didiskusikan bersama masing-masing kubu capres dan cawapres.
“Aspek rekomendasi itu didasarkan pada tiga aspek mendasar, yakni aspek konstitusional, aspek kebenaran politik, dan aspek difabel sebagai aset pembangunan,” katanya.
Pilpres 2014 yang berlangsung pada 9 Juli itu diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
