Solopos.com, JAKARTA — Amnesty International menilai satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya ditandai dengan kemajuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara sporadis. Pemimpin Indonesia diharapkan segera menangani pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan mencabut produk hukum yang represif serta diskriminatif.
Deputi Direktur Asia Pasifik Amnesty International Rupert Abbott mengatakan telah ada beberapa kemajuan HAM selama masa pemerintahan Presiden SBY (2004-2014). Di antaranya dengan memperkenalkan peraturan-peraturan tentang pemolisian dan juga reformasi legal yang memperkuat perlindungan saksi.
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
“Sungguh mengecewakan bahwa selama masa kampanye, para calon-calon presiden sebagian besar sejauh ini mengabaikan masalah HAM,” tulisnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2014).
Menurutnya, Indonesia telah menjalani perjalanan jauh selama satu dekade, tetapi masih ada tantangan serius yang harus direspons oleh para kandidat tersebut. Sementara masa kampanye untuk pemilu presiden pada Juli 2014 sedang akan berlangsung, agenda HAM ini mencakup delapan isu HAM kunci yang harus ditangani oleh pemerintahan selanjutnya.
Secara khusus, kebebasan berekspresi telah mengalami kemunduran di tahun-tahun belakangan ini. Presiden Indonesia selanjutnya harus bekerja untuk mengubah atau mencabut produk-produk legislasi yang digunakan untuk kriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai.
Lebih dari 70 orang (sebagian besar adalah para aktivis dari provinsi-provinsi bagian timur di Papua dan Maluku) yang saat ini dipenjara atas tuduhan makar karena terlibat dalam protes politik damai atau mengibarkan bendera-bendera pro-kemerdekaan yang dilarang. Sebuah peraturan di 2007 melarang bendera separatis telah menyebabkan banyak penangkapan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
