Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, menegaskan bahwa dukungan 78 anggota lembaga itu terhadap pasangan capres Prabowo-Hatta bersifat pribadi, bukan lembaga.
Menurutnya, DPD secara kelembagaan tetap netral, namun dirinya tidak bisa melarang hak politik individu setiap anggota lembaga negara tersebut. Kalau dukungan itu membawa nama lembaga DPD maka itu termasuk pelanggaran etika.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Jadi, DPD RI secara lembaga tetap netral dalam Pilpres 2014 ini. Sesuai konstitusi, DPD RI tidak berpihak kepada siapapun pasangan capres. Sebab, siapa pun yang terpilih, presiden itu tetap akan bersama DPD RI,” ujarnya. Apalagi, ujarnya, putusan Mahkamah Konstitusi [MK] mempertegas kewenangan pembahasan undang-undang secara tripatrit [DPR, DPD, dan Presiden.
Menurut Laode, secara kelembagaan DPD tidak boleh berpihak kepada salah satu capres karena akan berhadapan dengan DPR yang terdiri dari berbagai parpol yang sudah mendukung salah satu pasangan capres. “Sekali lagi sebagai pimpinan DPD RI, nama saya tidak boleh ada dalam 78 anggota DPD RI,” ujarnya.
Menyinggung kemungkinan sanksi etik yang akan dijatuhkan kepada anggota DPD yang membahwa nama institusi tersebut, Laode menegaskan hal itu akan dikonsultasikan dengan pimpinan dan Badan Kehormatan DPD. Menurutnya, pihaknya akan berkonsultasi dengan pimpinan DPD Badan Kehormatan untuk menyikapi itu, ujarnya.
Di antara anggota DPD yang mendeklarasikan dukungan mereka termasuk empat anggota DPD periode 2009-2014 asal DKI Jakarta. Mereka adalah AM Fatwa, Dani Anwar, Pardi, dan Vivi Effendy. Selain itu, empat senator Banten juga ikut mendukung Prabowo-Hatta yaitu Andika Hazrumy, Abdurachman, Abdi Sumaithi, dan Ahmad Subadri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
