Solopos.com, WONOGIRI -- Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memberikan catatan merah terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngabeyan, Sidoharjo, Wonogiri.
Lelaki yang akrab disapa Jekek itu memberikan penilaian itu karena pelaksanaan pilkades diduga kuat diwarnai ketidaknetralan panitia.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu dikatakan Jekek saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Selasa (19/11/2019). Jekek menyampaikan dirinya belum mengambil keputusan atas perselisihan Pilkades Ngabeyan.
Tak Jenguk Anak Kedua Gibran, Rudy: Saya Enggak Sering Jagong Bayi...
Dia memastikan akan memberi keputusan resmi sebelum pelantikan para kades terpilih, 16 Desember mendatang. Namun, dia mengaku memberi catatan merah bagi pelaksanaan Pilkades Ngabeyan.
Jekek menilai Pilkades Ngabeyan terindikasi kuat diwarnai praktik politik uang. Ironisnya, pelaku adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan bagian dari panitia pilkades.
Jekek menyebut praktik itu dilancarkan saat pelaku menyerahkan undangan atau surat pemberitahuan pemungutan suara. Pada saat menyerahkan uang, pelaku mengarahkan agar warga memilih calon kades (cakades) tertentu.
Misteri Gunung Gajah Mungkur, Ternyata Lokasinya Bukan di Wonogiri
Hanya, Bupati tak membeberkan identitas panitia yang dimaksudnya. Dia menyayangkannya karena kasus di Ngabeyan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pilkades di Wonogiri ke depannya.
Pada posisi tersebut, kades terpilih bakal tak akan memiliki legitimasi apabila ke depan memimpin pemerintahan desa (pemdes). Menurut Jekek, catatan merah tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan semua agenda pemilihan.
Tak hanya pilkades, tetapi juga bagi pemilihan bupati (pilbup), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan lainnya di Kota Sukses.
Sebelum Serahkan Diri, Pelaku Tabrak Lari Polisi Sragen Sempat Ceramah di Masjid
“Saat kita bicara Wonogiri demokratis, saat kita memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat tentang fungsi dan manfaat proses pemilihan, tetapi itu dicederai oleh panitia. Ini sangat memprihatinkan. Apa pun hasilnya ini akan mendelegitimasi [cakades terpilih],” kata Bupati.
Saat ditanya apakah pernyataan tersebut adalah sinyal dia akan mengambil keputusan tak melantik Pardi sebagai kades terpilih Ngabeyan, Jekek tak memberi komentar lebih lanjut. Dia bahkan tak memberi kepastian kapan akan memberikan keputusannya terkait pilkades tersebut.
Dia bersama tim bersangkutan sudah berkoordinasi setelah meminta klarifikasi semua pihak terkait, seperti pengadu dari kubu cakades yang kalah Didik Andriatno, cakades terpilih Pardi, dan panitia pilkades.
Tampil di Hitam Putih Trans 7, Utari Si Bakul Cilok Ngaku Kantongi Rp1 Juta/Hari
“Yang jelas sebelum pelantikan saya akan memberi keputusan. Tunggu saja!” ucap Jekek.
Seperti diketahui, Bupati mengambil alih penanganan perselisihan Pilkades Ngabeyan karena panitia pilkades tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sesuai tahapan, Bupati memiliki waktu sebulan hari kerja sejak 1 Oktober hingga 11 November untuk mengambil keputusan.
Namun, hingga batas waktu terlewat dia belum mengambil keputusan. Bupati menilai hal itu bukan masalah.
Jadwal Pemadaman Listrik di Solo, Selasa (19/11/2019), Ini Wilayah Terdampak!
Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), keputusan itu di antara dua opsi, yakni bakal melantik atau tak melantik kades terpilih. Jika melantik berarti Bupati menilai Pilkades Ngabeyan dilaksanakan sudah sesuai ketentuan.
Apabila tak melantik kades terpilih berarti Bupati menganulir Pilkades Ngabeyan lantaran dianggap tak sesuai ketentuan. Pada posisi itu Pilkades Ngabeyan akan digelar lagi pada pilkades serentak tahap berikutnya, yakni 2022 mendatang.
Selama menunggu pilkades berikutnya, tugas Kades Ngabeyan akan dijalankan seorang penjabat (Pj) berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
