Pilkades Klaten: Tak Akan Ada Lawan Kotak Kosong
ilustrasi pilkades, pemilihan kepala desa. (Solopos-Whisnu Paksa)

Solopos.com, KLATEN -- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal digelar tahun depan dipastikan tidak ada lawan kotak kosong. Jika hanya ada satu calon kades yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, pilkades di desa bersangkutan ditunda.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan jumlah ideal calon kades adalah 2-5 orang. Jika hanya ada satu calon hingga pendaftaran ditutup, masa pendaftaran diperpanjang hingga ada minimal dua calon.

Jika hingga perpanjangan ditutup tetap hanya ada satu calon, pilkades ditunda. “Kalau di bawah dua, kami tunggu. Jika tetap satu [calon], kami tunda,” kata dia saat ditemui wartawan di car free day (CFD) Klaten, Jl. Pemuda, Minggu (23/9/2018).

Ia menjelaskan seluruh WNI dari daerah mana pun bisa mendaftar calon kades tanpa harus berdomisili di daerah setempat. Yang bersangkutan wajib berdomisili di desa setempat setelah terpilih menjadi Kades.

“Latar belakang pendidikan minimal SMP. Yang bersangkutan juga tidak pernah menjalani hukuman atau tuntutan pidana lebih dari lima tahun. Jadi kalau di atas lima tahun tidak bisa mendaftar,” terang dia.

Selain itu, jika ditemukan jumlah pendaftar lebih dari lima akan digelar ujian tertulis oleh perguruan tinggi. Ia menilai jumlah terbanyak untuk cakades idealnya lima orang.

Pemkab Klaten juga sedang menggodok soal seleksi tambahan selain dari perguruan tinggi. Seleksi itu berupa penilaian calon meliputi usia, latar pendidikan, pernah mengabdi di pemerintahan, dan lainnya.

“Scoring-nya saat ini masih kami bahas raperdanya di internal [Pemkab]. Mudah-mudahan akhir bulan ini selesai,” tutur Ronny.

Pilkades serentak di Klaten tahun depan diikuti 272 desa. Ronny mengusulkan kepada Bupati Klaten agar Pilkades digelar pada pekan pertama Maret 2019.

Perkuat BPD

Di sisi lain, ia menambahkan perlu penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kelancaran pembangunan desa. Saat ini perbup soal rekrutmen anggota BPD masih digodok dan diproyeksikan proses rekrutmen anggota bisa dilaksanakan Oktober mendatang.

“Anggota yang terpilih kami berikan pembekalan seperti perangkat desa. Hal ini supaya kerja BPD optimal. Hasil evaluasi kami memang ada desa yang BPD-nya hanya tukang stempel, ada yang melebihi kewenangan, dan ada yang berjalan sesuai aturan. Nanti yang berjalan bagus ini kami ambil untuk berbagi pengalaman dengan desa lain,” beber dia.

Tak hanya itu, dalam struktur anggota BPD, ia mengimbau ada keterwakilan minimal satu perempuan. Hal itu dimaksudkan sebagai wujud pemberdayaan perempuan di desa.



Avatar
Editor:
Suharsih


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom