Pilkades Karanganyar: PNS Dapat Gaji Dobel Jika Jadi Kades

<p><strong>Solopos.com, KARANGANYAR</strong> — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180829/494/936738/pemkab-karanganyar-bidik-remaja-putri-untuk-tekan-stunting" title="Pemkab Karanganyar Bidik Remaja Putri untuk Tekan Stunting">Karanganyar</a> mempersilakan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin menjadi kepala desa (kades) untuk ikut meramaikan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, 20 Februari 2019 mendatang.</p><p>ASN yang terpilih dalam pilkades mendatang pun tak perlu khawatir akan kehilangan status kepegawaiannya. Mereka bahkan akan memperoleh gaji dobel, yakni gaji sebagai ASN dan gaji sebagai kades.</p><p>Berdasarkan data yang dihimpun <em>Solopos.com</em>, pilkades serentak di Bumi Intanpari, 20 Februari 2019 mendatang, diikuti 144 desa di berbagai kecamatan. Sebagian besar desa itu menggelar pilkades karena masa kepemimpinan kades sudah habis menjelang awal 2019.</p><p>Pemkab <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180829/494/936665/tingkatkan-kesejahteraan-lewat-pemanfaatan-pekarangan-rumah" title="Tingkatkan Kesejahteraan Lewat Pemanfaatan Pekarangan Rumah">Karanganyar</a> berencana menggelontorkan dana senilai Rp45 juta per desa untuk membantu penyelenggaraan pilkades tersebut. Namun ada satu desa yang diproyeksikan memperoleh bantuan Rp90 juta, yakni Desa Ngringo, Kecamatan Jaten.</p><p>Hal itu disesuaikan jumlah penduduk Ngringo yang mencapai 26.000 jiwa. "Kami sedang membahas terkait ASN yang tertarik maju sebagai calon kepala desa [cakades]. Pembahasan sudah masuk revisi rancangan peraturan daerah [raperda] di DPRD Karanganyar. Sesuai peraturan, ASN dapat maju di pilkades serentak sepanjang memperoleh izin dari bupati,&rdquo; kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa Setda Karanganyar, Timotius Suryadi, kepada <em>Solopos.com</em>, Minggu (2/9/2018).</p><p>Timotius mengatakan ASN yang berminat maju sebagai cakades tak perlu mundur sebagai ASN. Sebaliknya, ASN hanya perlu mengajukan izin ke bupati.</p><p>&ldquo;Jika memperoleh izin dan jadi [menang di pilkades serentak], ASN itu tetap memperoleh hak-haknya sebagai ASN [di samping memperoleh gaji sebagai seorang kades]. Ini masih dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus [pansus] DPRD. Saya belum bisa ngomong banyak juga,&rdquo; katanya.</p><p>Bupati <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180827/494/936424/timus-dan-wingko-ungu-diusulkan-jadi-kuliner-khas-karanganyar" title="Timus dan Wingko Ungu Diusulkan Jadi Kuliner Khas Karanganyar">Karanganyar</a>, Juliyatmono, mengatakan acuan utama menyikapi ASN yang nyalon kades, yakni Pasal 6A Permendagri No. 66/2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.</p><p>Dalam peraturan tersebut disebutkan ASN yang diangkat sebagai seorang kades dibebaskan dari jabatannya. &ldquo;Selama menjadi kades juga tidak kehilangan haknya [sebagai ASN]. Yang bersangkutan tetap menerima hak sebagai ASN dan memperoleh tunjangan kades serta pendapatan lain yang saha yang bersumber dari APB desa.&rdquo; Kata Juliyatmono.</p><p><br /><br /></p>

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian