SOLOPOS.COM - Juliyatmono (JIBI/SOLOPOS/dok)

Juliyatmono (JIBI/SOLOPOS/dok)

KARANGANYAR – Politisi kawakan Partai Golongan Karya (Golkar) Karanganyar, Juliyatmono, meyakini keterlibatan partai politik (parpol) dalam pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai keniscayaan alias tidak bisa dihindari.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hanya saja tokoh yang santer disebut-sebut bakal maju sebagai calon Bupati Karanganyar itu meminta supaya upaya masuknya parpol dalam pilkades dilakukan secara sehat. Artinya, keterlibatan parpol dalam pertarungan pilkades tidak dilakukan dengan cara murahan yang bisa menciptakan ketidakharmonisan atau perpecahan masyarakat.

Pendapat itu disampaikan Juli, panggilan akrabnya, saat ditemui Solopos.com, Kamis (6/12/2012). Dia menyatakan keterlibatan parpol dalam pilkades sebagai suatu kewajaran, kendati bukan tempatnya. Pasalnya agenda pilkades sangat strategis bila dilihat dari kaca mata kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar tahun depan. “Kendati sebagai fenomena yang wajar dan sulit dihindari, menurut saya sangat tidak tepat bila parpol sampai menitipkam calon mereka dalam pilkades dengan tujuan agenda pilkada. Kalau saya pribadi tidak akan seperti itu,” ungkapnya. Tapi bagaimana realitas di lapangan nanti saat pilkades, menurut dia tergantung tingkat kedewasaan kandidat bupati.

Juli menjelaskan, pilkades bersifat sangat personal, tidak berkait langsung dengan parpol. Lebih lanjut dia mengajak masyarakat supaya menggunakan hak pilih mereka saat pilkades yang akan digelar Sabtu (22/12/2012) mendatang. Tidak sebatas itu saja, masyarakat harus bisa menerima apa pun hasil pemungutan suara nanti. “Sikap ini harus ditunjukkan oleh para calon kades supaya kelompok pendukung mereka mengikuti,” jelasnya.

Juli mengungkapkan potensi terjadinya konflik horizontal selama penyelenggaraan pilkades. Pernyataan senada disampaikan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karanganyar, Romdhoni. Menurutnya potensi konflik pilkades memang besar. Untuk itu pihak terkait harus bekerja keras dengan baik untuk meminimalisasi risiko konflik antar kelompok. Termasuk panitia penyelenggara pilkades tingkat desa dan kecamatan harus netral. Lebih jauh lagi, tahapan pilkades harus berlangsung terbuka dan jujur sedari awal supaya tidak ada protes dari masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya