SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkades (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Pilkades Karanganyar, Ketua Komisi A DPRD meminta polisi mengambil langkah untuk mempersempit ruang gerak botoh.

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 11 desa di Kabupaten Karanganyar dibayangi praktik politik uang (money politics) dan perjudian oleh para botoh.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Polisi diminta mengambil langkah yang diperlukan untuk mempersempit celah bagi praktik tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Bagus Selo, saat diwawancarai wartawan, Rabu (19/10/2016).

“Di mana-mana politik uang pasti akan terjadi. Pada praktiknya terjadi dan sangat sulit dicegah. Karena setiap calon pasti akan mengupayakan segala cara untuk bisa menang,” tutur dia.

Ekspedisi Mudik 2024

Bagus juga menekankan pentingnya upaya pencegahan praktik perjudian oleh para botoh. Praktik melanggar hukum tersebut bisa memperkeruh suasana pesta demokrasi.

“Bagi aparat keamanan saya minta hal ini diantisipasi. Hendaknya diambil langkah-langkah yang dibutuhkan karena praktik ini termasuk melanggar hukum, kan perjudian,” imbuh dia.

Bagus mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada kapolsek saat mengecek kesiapan pilkades di sejumlah desa. Salah satunya saat inspeksi (sidak) di Tohkuning, Karangpandan.

“Kami lakukan cek langsung persiapan pilkades di Tohkuning kemarin [Selasa]. Secara umum panitia tingkat desa sudah siap. Tahapan pilkades sedang berjalan. Prinsipnya cukup baik,” kata dia.

Anggaran pelaksanaan pilkades menggunakan APBD Karanganyar Rp45 juta. Anggaran itu baru menutup 60 persen dari total kebutuhan dana. Kekurangan dana ditutup pakai kas desa.

“Sejauh ini tidak ada laporan kesulitan anggaran dari desa. Di sisi lain yang perlu saya tekankan di sini soal proses calon pemilih karena nanti menggunakan KTP elektronik,” sambung Bagus.

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, mengatakan pilkades serentak gelombang I diikuti 11 desa, dari rencana semula 10 desa. Satu desa tambahan yakni Ngadiluwih, Matesih.

Ngadiluwih diikutkan pilkades gelombang I lantaran kepala desa (kades)-nya, Supriyanto Widodo, meninggal dunia belum lama ini.

Lebih jauh Rohadi mengimbau calon kades tidak membawa-bawa partai politik (parpol). Tindakan melibatkan parpol dalam pilkades dinilai dapat memicu gesekan antarpendukung calon.

“Mari kita jaga kondusivitas wilayah dengan berkompetisi secara sehat, dan tidak melibatkan parpol. Calon pemilih juga saya minta memilih calon yang terbaik bagi kemajuan desa,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya