PILKADES BANTUL : Lebihi Kuota, Sebagian Calon Kades Harus Gugur

Pilkades Bantul, tak seluruh balon dapat melenggang.

Harianjogja.com, BANTUL– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di enam desa di Bantul harus diseleksi lantaran jumlahnya melebihi kuota yang ditetapkan. Panitia Pilkades menggandeng pihak ketiga untuk proses seleksi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah Pemkab Bantul Heru Wismantara mengatakan, ada enam desa yang jumlah calonnya melebihi kuota yaitu maksimal lima orang. Yaitu Desa Gilangharjo (Pandak), Palbapang (Bantul), Tirtosari (Kretek), Mulyodadi (Bambanglipuro), Wukirsari (Imogiri) dan Tirtomulyo (Jetis).

Panitia Pilkades hanya akan memilih calon kepala desa maksimal lima orang di tiap desa. Artinya, sebagian calon kepala desa harus gugur. Beberapa desa seperti Tirtosari memiliki calon kepala desa hingga sepuluh orang, dan harus menggugurkan lima calon diantaranya. “Seleksi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaring maksimal lima calon kepala desa,” kata Heru Wismantara, Senin (19/9/2016).

Panitia Pilkades bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan seleksi. Pihak ketiga tersebut yaitu perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Jogja, universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). “Panitia Pilkades telah melakukan lobi-lobi dengan pihak ketiga terutama institusi pendidikan,” jelasnya lagi.

Pilkades 2016 akan dilaksanakan 23 Oktober mendatang. Sebanyak 22 desa menggelar pesta demokrasi tersebut secara serentak. Saat ini, tahapan pendaftaran calon kepala desa telah selesai. Khusus enam desa yang kelebihan kuota kini mulai melakukan seleksi. Sedangkan desa-desa yang tak perlu menggelar seleksi kini sedangn berproses menetapkan bakal calon kepala desa.

Terkait dana, Heru menyatakan Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 miliar untuk Pilkades. Masing-masing desa akan menerima dana berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Rata-rata tiap desa menerima Rp80 juta hingga Rp100 juta tergantung jumlah pemilih masing-masing desa. “Semakin besar data pemilih semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan,” tutur dia.

Heru mangakui, banyaknya warga yang mendaftar sebagai calon kepala desa menunjukkan keberhasilan desa dalam membangun demokrasi di tingkat lokal. Beberapa faktor lain yang mendorong peminat peserta Pilkades melonjak ditengarai karena adanya fasilitas tanah bengkok serta pendaftaran yang tidak dipungut biaya.

Sekretaris Panitia Pilkades Desa Wukirsari Dalmuji mengatakan, panitia kini menyiapkan materi seleksi calon kepala desa.  “Selain materi tertulis dan psikotest juga ada materi praktik. Misalnya calon kepala desa diberi persoalan tentang desa dan bagaimana menyelesaikannya,” terang Dalmuji.