PILKADA SUKOHARJO : Penyaluran Bansos Dipercepat

Pilkada Sukoharjo yang segera digelar membuat Pemkab Suhoharjo mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos).

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos), hibah, dan bantuan keuangan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa, mengatakan belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat ihwal rencana penghentian penyaluran bansos jelang pilkada Sukoharjo. Kendati begitu, dia sudah memerintahkan semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera mempersiapkan proses pencairan bansos, hibah, dan bantuan keuangan. Dia menargetkan proses pencairan bansos, hibah, dan bantuan keuangan bisa dilakukan dalam waktu lima bulan mulai Maret 2015-Juli 2015 mendatang.

“Targetnya lima bulan harus sudah selesai, tapi kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Agus kepada Espos, Kamis (12/2/2015).

Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Pemkab Sukoharjo tertera bansos, hibah, dan bantuan keuangan menyasar 3.592 penerima yang disalurkan melalui 12 SKPD. Dinas Sosial menyalurkan bansos, hibah, dan bantuan keuangan dengan penerima terbanyak yakni 888 penerima. Disusul kemudian Bagian Sosial (645 penerima), Bagian Pemerintah Desa (576 penerima), Dinas Pendidikan (473 penerima), dan lain-lain.

“Sampai sekarang kami masih menunggu petunjuk pencairan. Bantuan itu hak masyarakat. Tugas kami menyiapkan data penerimanya supaya bantuan bisa segera disalurkan,” ujar Plt. Kepala Dinsos Sukoharjo, Sarmadi, saat ditemui di Sukoharjo.

Dalam APBD 2015, jumlah belanja bansos mencapai Rp10 miliar, belanja hibah Rp48,1 miliar, dan belanja bantuan keuangan Rp44,9 miliar. Belanja hibah di bidang pendidikan menelan anggaran paling banyak yakni Rp26,9 miliar. Bantuan kepada masyarakat atau kelompok dianggarkan Rp11 miliar. Sementara bantuan keuangan berupa alokasi dana desa (ADD) dianggarkan Rp13,6 miliar.

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, mengaku sudah mengetahui wacana penghentian bansos, hibah, dan bantuan keuangan jelang Pilkada. Kendati belum ada surat resmi, dia mendesak semua SKPD segera memproses pencairan bantuan.

“Bagaimana pun aturannya, harus ditaati. Kalau memang bansos tak boleh dicairkan jelang pilkada ya harus segera disosialisasikan. Sebaiknya penyaluran bansos dipercepat. Jangan sampai terlambat,” tegas Bupati Sukoharjo, Wardoyo di sela-sela acara penyerahan DPA SKPD pekan lalu.