Pilkada Sukoharjo: Joko Paloma Santosa Membangun Masyarakat Mandiri

Solopos.com, SOLO -- Dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2020 semakin hangat. Sejumlah figur potensial siap beradu gagasan dan program untuk menarik simpati masyarakat.

Berikut wawancara wartawan Solopos, Bony Eko Wicaksono, dengan salah satu bakal calon Bupati Sukoharjo, Joko "Paloma" Santosa.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Latar belakang Anda adalah pengusaha, mengapa tertarik terjun di politik?

Saya memiliki pengalaman pahit saat masih kecil. Ayah saya petani. Untuk mendapatkan uang saku, saya harus membantu mengolah sawah. Setelah menjadi pengusaha sukses, saya ingin menularkan ilmu kepada orang lain. Hal itu bisa terealisasi jika saya menjadi wakil rakyat atau kepala daerah.

Ilmu apa yang akan Anda tularkan kepada masyarakat?

Saya ingin mewujudkan masyarakat mandiri dari sisi ekonomi. Salah satunya dengan mencetak wirausahawan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya, mengelola bisnis tak sulit. Hanya perlu fokus terhadap usaha yang dijalankan dan mengelola sumber daya manusia (SDM).

Apakah selama ini pemerintah belum bisa mewujudkan masyarakat mandiri?

Saya berbicara bukan dalam konteks mengkritik pemerintah. Saya hanya ingin gagasan dan ide membangun masyarakat mandiri diterima masyarakat luas. Memang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Karena itu, membangun masyarakat mandiri dilakukan secara bertahap.

Apa latar belakang Anda berniat maju dalam kontestasi politik di Sukoharjo?

Saya ingin mengubah pola pikir masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Sukoharjo memiliki beragam potensi yang tidak dimiliki daerah lain. Misalnya, wilayah Sukoharjo bagian selatan yang masih banyak lahan kosong bisa dioptimalkan dengan pengembangan peternakan.

Secara umum, seperti apa konstelasi politik menjelang bergulirnya Pilkada Sukoharjo?

Saya sudah mendaftar sebagai bakal calon bupati dari Partai Gerindra. Sekarang, saya hanya menunggu rekomendasi dari partai. Saya tak ingin menanggapi rekomendasi dari partai lain. Lebih baik, saya fokus memperkuat jaringan sukarelawan di setiap desa/kelurahan.

Program konkret apa yang Anda tawarkan kepada masyarakat?

Selain mewujudkan masyarakat mandiri, saya ingin membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Setiap ketua rukun tetangga (RT) bakal menerima dana operasional kegiatan senilai Rp30 juta per tahun. Dana itu bisa digunakan untuk memberdayakan warga dalam membangun ekonomi mandiri.

Apa tanggapan Anda terhadap isu pencemaran lingkungan?

Harus ada diskusi mendalam yang melibatkan berbagai pihak. Masyarakat adalah juragan kepala daerah. Masyarakat terdampak maupun karyawan pabrik harus menjadi prioritas utama saat mencari solusi permasalahan. Sekali lagi, perlu duduk bersama untuk memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan.