PILKADA SUKOHARJO 2015 : Santunan Kematian Tetap Jadi Prioritas Wardoyo

Pilkada Sukoharjo 2015 cabub Wardoyo mengatakan santunan kematian akan tetap menjadi prioritas utamanya.

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemberian bantuan sosial uang duka atau santunan kematian akan tetap jadi program prioritas Wardoyo Wijaya jika terpilih lagi menjadi bupati pada pilkada tahun ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wardoyo yang diusung PDIP berpasangan dengan Purwadi dan membentuk akronim Wardi dalam pilkada tahun ini. Tim pemenangan Wardi menganggap program itu tidak perlu dikaji lebih dalam karena sudah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Sebelumnya, program ini menuai kritik. Keefektifan program ini diragukan karena nilainya yang terlalu besar dan penyalurannya yang dilakukan berbulan-bulan setelah warga miskin meninggal dunia.

Penelusuran Solopos.com, Senin (24/8/2015), program pemberian santunan kematian disampaikan dalam berbagai media sosialisasi Wardi yang terpasang di sejumlah lokasi. Program santunan kematian disisipkan di poin satu, yakni peningkatan pelayanan masyarakat.

Ketua Tim Pemenangan Wardi, Nurjayanto, saat ditemui Solopos.com, Senin, membenarkan pemberian santunan kematian ada dalam salah satu prioritas program yang akan dilaksanakan Wardi jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati pada pilkada, 9 Desember nanti.

Menurut politikus PDIP itu, pemberian santuan kematian terbukti sangat bermanfaat bagi keluarga miskin yang ditinggal mati kerabat mereka. Dia sebagai wakil rakyat mengklaim sering berhadapan langsung dengan penerima bantuan. Para penerima tidak ada yang menyampaikan hal negatif, justru merasa sangat terbantu.

“Kalau bermanfaat atau tidak, saya yakin bermanfaat. Penerima yang saya temui tak ada yang berbicara hal-hal miring. Wardi punya tagline Terus Membangun Sukoharjo. Maksudnya, program-program yang baik selama kepemimpinan Pak Wardoyo selama lima tahun ini akan dilanjutkan, termasuk santunan kematian,” kata Ketua DPRD Sukoharjo itu.

Dimintai tanggapan mengenai kritik dari warga yang meminta program tersebut dikaji lebih dalam atau ditinjau ulang, Nurjayanto menghargai pendapat orang. Menurut Bendahara DPC PDIP Sukoharjo itu, Pemkab tidak perlu lagi mengkaji program itu lebih dalam.

Dia menilai Wardoyo selama menjadi bupati sangat paham kondisi masyarakat Sukoharjo. Wardoyo mengetahui harus mengambil langkah terbaik.

“Tak perlu didalami [dikaji lebih dalam]. Pak Wardoyo sebagai bupati selama lima tahun tahu betul kondisi terkini masyarakat. Bagaimana harus dikelola Pak Wardoyo sudah paham,” kata Nurjayanto.

Dia melanjutkan mengenai waktu pemberian bantuan yang berjarak beberapa bulan setelah kematian warga, menurut dia, hal itu merupakan konsekuensi sikap tunduk terhadap perundang-undangan. Dia menjelaskan santunan kematian merupakan uang negara, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bantuan tidak bisa serta-merta diberikan pada hari kematian warga.

“Ini kan uang negara, tidak bisa seenaknya diberikan. Warga yang meninggal dunia didata dulu, ahli waris juga didata by name, by address, lalu dianggarkan,” terang dia.

Sebelumnya, warga Gayam, Kecamatan Sukoharjo, S. Widiono, 46, mengkritik program santunan kematian yang sudah dilaksanakan lima tahun ini dan menghabiskan anggaran lebih dari Rp39 miliar. Dia menilai bantuan itu terlalu besar dan waktu pemberiannya tidak tepat.

Menurut dia, bantuan akan efektif jika diberikan saat hari kematian untuk membeli berbagai keperluan pemakaman dan upacara adat. Nilainya pun cukup Rp750.000-Rp1 juta, bukan Rp3 juta.