PILKADA SUKOHARJO 2015 : Dana Belum Cair, Panwas Patungan

Pilkada Sukoharjo 2015 belum cair dana operasional, hal ini mengakibatkan panitia pengawas harus patungan.

Solopos.com, SUKOHARJO — Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo dipusingkan dengan anggaran operasional kegiatan yang hingga kini belum cair. Para personel Panwas harus mengeluarkan uang pribadi sejak Mei 2015 lalu, agar tetap dapat berkegiatan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Panwas, Muladi Wibowo, saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo, Senin (8/6/2015), menyampaikan anggota panwas hingga saat ini masih menggunakan dana pribadi untuk mendukung semua operasional.

Kebutuhan yang dikaver dengan dana patungan seperti tagihan listrik, telepon, alat perkantoran, dan kegiatan perekrutan panitia pengawas tingkat kecamatan (panwascam) dari proses seleksi hingga pelantikan. Bahkan, panwas juga belum pernah terima gaji. Dana yang telah dikeluarkan mencapai puluhan juta rupiah.

Hal ini karena anggaran senilai Rp2,5 miliar yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum cair. Muladi mengaku mendapat informasi anggaran tersebut akan cair pada pekan ini. Dia berharap informasi tersebut benar.

“Kalau pun sudah cair, sebenarnya dana masih kurang. Uang Rp2,5 miliar itu hanya untuk mengaver kegiatan hingga Desember atau hanya sampai pencoblosan. Dana kegiatan setelah pencoblosan belum dialokasikan. Semoga saja kekurangannya bisa dianggarkan di APBD perubahan,” kata Muladi.

Pada kesempatan itu Panwas melantik 36 anggota Panwascam. Mereka bertugas mengawasi jalannya pilkada di 12 kecamatan. Masing-masing kecamatan diisi tiga anggota Panwascam. Dari jumlah tersebut 11 orang di antaranya merupakan wajah baru. Selebihnya diisi orang yang sudah memiliki pengalaman mengawasi jalannya pemilihan umum (pemilu), baik pilkada maupun pemilu legislatif. Bahkan, beberapa orang pernah bertugas di panwas tingkat kabupaten.

“Anggota panwascam yang seluruhnya diisi muka-muka lama yakni Panwascam Gatak, Bulu, dan Nguter. Sedangkan Panwascam lainnya diisi orang baru. Masing-masing kecamatan ada satu anggota baru. Bahkan, anggota Panwascam Mojolaban semuanya orang baru,” imbuh Muladi.

Ditanya apakah alasan Panwas mengisi Panwascam Mojolaban dengan orang baru semua karena mengaca pada kejadian pelanggaran saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Mojolaban, dia membenarkan. Tidak dapat dimungkiri adanya kasus anggota KPPS yang merusak surat suara salah satu pasangan presiden-wakil presiden membuat masyarakat mempertanyakan kinerja panwascam.

“Orang baru kan biasanya semangatnya masih tinggi. Diharapkan seluruh panwascam bisa bekerja optimal,” tutup dia.

Anggota Panwascam Mojolaban, Agung Suratman, mengatakan peristiwa di Mojolaban itu terjadi karena antara panwascam dengan penyelenggara, seperti KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPS (panitia pemungutan suara), dan PPK (panitia pemilihan kecamatan), tidak terjalin koordinasi yang baik.