Pilkada Solo, polisi memetakan 10 TPS masuk kategori rawan keamanan.
Solopos.com, SOLO–Polresta Solo memetakan ada 10 tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan dalam Pilkada. Polisi siap menerjunkan personel tambahan untuk memantau TPS yang rentan potensi gesekan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kesepuluh TPS itu tersebar di tiga kecamatan yakni Jebres, Serengan dan Pasar Kliwon. Data ini diperoleh dari hasil analisis Polresta terhadap kondisi wilayah.
Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Lutfi, mengatakan ada 10 TPS dari total 1.000 TPS di Pilkada yang berkategori rawan I. Menurut Ahmad Lutfi, pemetaan TPS rawan didasari latar belakang konflik politik di kawasan pemungutan suara.
“TPS yang menjadi tempat tinggal calon kepala daerah dan kantor partai juga kami awasi. Selain itu, TPS terjauh dari kantor kepolisian juga perlu pengamanan tambahan,” ujarnya dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Tahun 2015 di Hotel Aziza, Kamis (17/9/2015).
Pihaknya siap menerjunkan 781 personel dalam Pilkada kali ini. Selain itu, pengamanan diperkuat personel TNI, Brimob dan Kopassus.
Kapolresta juga mendorong Satpol PP dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ikut mengawasi intensif sejumlah TPS, terutama yang masuk kategori rawan.
“Kami sudah perintahkan anggota untuk memelototi kotak suara [TPS]. Sebab kalau ada yang rusuh, yang kena kali pertama pasti polisi,” tuturnya.
Kapolresta meminta masyarakat di sekitar TPS rawan tak perlu khawatir berlebihan. Menurut Ahmad Lutfi, pemetaan TPS rawan lebih untuk pemantapan strategi dalam pengawasan Pilkada.
Artinya, 10 TPS rawan tidak bisa disimpulkan pasti terjadi konflik. “Kami siap menjamin keamanan, Solo tidak lagi sumbu pendek,” tegasnya.
Ahli resolusi konflik dari Pondok Pesantren Al Muayyad, Kartasura, Dian Nafi, mengatakan ada lima faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya konflik dalam Pilkada. Kelima elemen itu yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah.
Menurut Dian, profesional penyelenggara menjadi faktor utama dalam memengaruhi konflik merujuk data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah.
“Profesional penyelenggara memegang porsi 30%, disusul politik uang dan partisipasi masyarakat sebanyak 20%,” urai dia.
Dian menyebut konflik di Pilkada cenderung sulit dihindari karena ada saja kelompok kepentingan yang mengembuskan informasi provokatif.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
