PILKADA SOLO : Akui Salah, Pj Wali Kota Minta Maaf ke Panwaslu

Pilkada Solo, Pj Wali Kota mengakui tidak mengundang Panwaslu dalam kegiatan resmi Pemkot.

Solopos.com, SOLO–Penjabat (Pj) Wali Kota Solo Budi Suharto menyampaikan permintaan maaf kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ihwal tidak diundangnya lembaga itu dalam sejumlah agenda Pemkot. Permintaan maaf disampaikan Budi Suharto kepada Solopos.com, Jumat (21/8/2015).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Budi mengaku memang ada kesalahan dalam beberapa agenda Pemkot yang tidak mengundang Panwaslu. Namun, Budi mengelak jika hal itu dikaitkan ada unsur kesengajaan. Apalagi dikaitkan dengan surat teguran yang diberikan Panwaslu kepada Pj Wali Kota lantaran mengundang mantan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo dalam acara Kuliner Nusantara di Benteng Vastenburg dan Festival Dolanan Anak di Balai Kota sebagai tokoh masyarakat.

“Ini memang kesalahan kami dan sudah kami koreksi agar tidak terjadi seperti ini. Kami mohon maaf sudah kelupaan,” kata Budi.

Budi mengaku ada kelalaian di jajaran bawahnya dengan melewatkan Panwaslu dalam beberapa agenda Pemkot. Budi juga telah menegur bagian bawahnya tersebut. Jangan sampai kesalahan sama terjadi lagi. Ke depan, dia mengatakan Pemkot akan mengundang seluruh instansi dalam setiap kegiatan Pemkot.

Terkait dengan kehadiran kedua calon dalam acara Pemkot, Budi beralasan petahana F.X. Hadi Rudyatmo hadir di upacara 17-an sebagai Ketua DPC PDIP Solo. Sementara Anung Indro Susanto hadir sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB).

“Silahkan kalau Panwaslu memantau setiap kegiatan Pemkot. Itu memang sudah tugas Panwaslu. Saya memastikan tidak ada mobilisasi PNS ke salah satu calon,” katanya.

Budi mengatakan Pemkot telah membentuk tim khusus guna memantau netralitas PNS. Budi menuturkan tujuan pelaksanaan netralitas PNS tidak lain sebagai penegasan bahwa PNS di Solo netral. Artinya tidak mendukung salah satu calon pasangan yang bakal maju Pilkada. Hal ini, menurutnya, bagian terpenting PNS. Budi juga mengatakan akan menggelar deklarasi netralitas PNS. Hal ini sekaligus pengingat dan menekankan arti pentingnya netralitas di tubuh seorang abdi negara. Kendati, imbuh dia, netralitas PNS telah diatur jelas dalam peraturan pemerintah (PP).

“Dengan seremonial itu gaung netralitas PNS di Solo akan terlihat. Masyarakat juga bisa mengontrol langsung,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo Hari Prihatno sebelumnya mengingatkan seluruh PNS untuk menjaga netralitas. PNS bakal dijatuhi sanksi hingga pemecatan dari korps Kopri jika terbukti menjadi (jurkam) atau terlibat politik praktis dalam pesta demokrasi mendatang. Hingga kini, Hari mengaku belum menerima ada laporan keterlibatan PNS Pemkot dalam politik praktis.