Solopos.com, SOLO — Pemilu 2019 baru saja berakhir. Namun, mesin politik harus segera dipanaskan lagi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020 menanti di depan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bahkan sudah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral membahas agenda pesta demokrasi lima tahunan itu. Materi pembahasan meliputi kebutuhan anggaran guna pelaksanaan Pilkada Solo 2020.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Kajad Pamudji, saat diwawancara Solopos.com, akhir pekan lalu, mengatakan dalam rapat koordinasi itu KPU mengajukan dana Rp18 miliar.
Anggaran sebesar itu untuk membiayai tahapan Pilkada Solo mulai 2019 hingga 2020. “Anggaran yang kami ajukan dengan asumsi empat pasangan calon [paslon] yang bertarung,” ujar dia.
Kajad menjelaskan anggaran Pilkada Solo 2020 yang diajukan KPU ini lebih besar dibanding alokasi anggaran Pilkada Solo 2015. Saat itu nilai anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ditetapkan sekitar Rp13 miliar.
Anggaran itu dengan asumsi lima pasangan calon wali kota-wakil wali kota. Tapi pada pelaksanaannya hanya Rp10 miliar yang terpakai oleh KPU Solo. Sedangkan anggaran Rp3 miliar yang tak terpakai kembali ke kas daerah sebagai Silpa.
“Saat itu KPU Solo mengasumsikan ada lima pasangan calon yang bertarung. Tapi nyatanya kan hanya dua pasanga calon. Selain itu Pemilu 2015 menganut sistem banyak-banyakan suara jadi sampai tidak dua periode,” imbuh dia.
Ihwal besarnya anggaran Pilkada Solo 2020, menurut Kajad karena honor KPPS, PPS, dan PPK, diajukan setara Pemilu Legislatif 2019. Begitu juga para petugas KPPS, PPS, dan PPK, diajukan sama dengan petugas Pemilu 2019.
“Tapi belum ada persetujuan dari TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] dan DPRD. Akan ada rapat lanjutan untuk membahas poin-poin penting lain termasuk anggaran, petugas KPPS, PPS, dan PPK. KPU menunggu,” kata dia.
Di sisi lain, anggota Bawaslu Solo, Arif Nuryanto, saat dimintai informasi Solopos.com menyatakan Bawaslu mengajukan anggaran Rp9 miliar dalam Pilkada Solo 2020. Anggaran itu akan digunakan guna operasional Bawaslu Solo.
“Anggaran itu baru tahap pengajuan dari kami. Belum disetujui atau ditetapkan,” tutur dia.
Ditanya besaran anggaran Bawaslu Solo saat Pilkada Solo 2015, Arif tidak tahu. Dia beralasan saat itu belum menjadi anggota Bawaslu.
Menurut dia, dalam waktu dekat akan digelar rapat lanjutan membahas berbagai persiapan Pilkada Solo 2020 termasuk anggarannya. Pemkot Solo juga harus mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pilkada.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
