Harianjogja,.com, SLEMAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman mengajukan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Dana tersebut telah diajukan ke tim anggaran melalui Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kabupaten Sleman.
“Sampai sekarang kami masih menunggu keputusan apakah pengajuannya disetujui atau tidak, termasuk anggarannya dengan sistem swakelola atau hibah juga belum diketahui secara pasti,” kata Imanda Yulianto, Divisi Hukum, Pengawasan, dan Hubungan Antarlembaga KPU Sleman, Senin (8/9/2014).
Promosi Timnas Garuda Luar Biasa! Tunggu Kami di Piala Asia 2027
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar lembaga ad hock, operasional penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), hingga penyediaan logistik.
Dipaparkan Imanda, belum diketahui bagian mana yang paling membutuhkan anggaran terbesar. Namun, berdasarkan hitungan dari beberapa variabel, didapatkan angka Rp28 miliar tersebut. “Dana itu sudah diperhitungkan untuk dua putaran langsung,” tuturnya.
Ditemui terpisah, Kepala Kantor Kesbang Sleman, Ardani, membenarkan jika KPU Sleman telah mengajukan anggaran Pilkada 2015 melalui lembaganya. “Drafnya sudah kami serahkan ke DPKAD untuk dicermati tim anggaran,” ucapnya.
Tim anggaran terdiri dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sleman. “Tim anggaran perlu menyesuaikan antara standar APBN dan APBD, salah satunya agar tidak ada kesenjangan pada standar honor Panwaslu, PPK, dan PPS,” terang Ardani.
Hasil sementara pencermatan tim anggaran menyebutkan kebutuhan Pilkada 2015 mencapai Rp 23 miliar. “Tapi itu belum pasti, masih sementara,” ujar Ardani. Sebagian anggaran Pilkada 2015 yaitu Rp1,8 miliar masuk dalam APBD Perubahan 2014, sementara sisanya masuk tahun anggaran berikutnya.
Dana senilai Rp1,8 miliar tersebut rencananya digunakan untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga pelantikan bupati-wakil bupati terpilih.
Selain itu, dianggarkan pula untuk membantu sosialisasi terkait tahapan Pilkada di setiap kecamatan. “Juga untuk studi banding pilkada ke luar daerah dan jumpa pers atau iklan di media massa,” kata Ardani memaparkan.
Sebagian anggaran yang masuk APBD Perubahan 2014 tersebut juga akan digunakan untuk memasilitasi tim seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). “Kami masih menunggu terkait kebijakan hibah. Kalau nanti ada dari propinsi, dana yang sudah dipakai kita kembalikan ke kas daerah,” kata Ardani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
