PILKADA SERENTAK : Pilkada Tak Pengaruhi Perekonomian Soloraya

Pilkada serentak, pilkada di Soloraya tak berimbas pada perekonomian daerah.

Solopos.com, SOLO–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun ini dinilai tidak banyak berimbas pada perekonomian daerah. Hal ini karena adanya aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang calon kepala daerah membuat alat peraga kampanye (APK) sendiri.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemilik Gage Design, Bambang Nugroho, mengatakan kebijakan KPU tersebut berimbas pada bisnis jasa periklanan. Dia menyampaikan biasanya saat pilkada, pemesanan APK tinggi, tidak hanya sekadar baliho, billboard, dan spanduk tapi juga kaus, mug, stiker, pin, hingga payung. Namun saat ini pemesanan sangat minim karena semuanya telah diatur oleh KPU.

“Penurunan omzet jika dibandingkan pilkada sebelumnya bisa sampai 80%. Hal ini menyebabkan peredaran uang juga turun karena pemesanan APK oleh paslon [pasangan calon] tidak hanya melibatkan pengusaha biro iklan tapi juga tukang pasang [APK] hingga tenaga kerja yang membuat APK,” ungkap Bambang kepada Solopos.com, Jumat (12/11/2015).

Menurut dia, biasanya saat pilkada ada penambahan tenaga kerja untuk melayani permintaan yang meningkat tajam. Hal ini karena tidak hanya paslon yang memesan APK tapi juga tim pendukung. Padahal dengan pelemahan ekonomi, bisnis perikalanan lesu ditambah aturan KPU ini membuat kinerja pengusaha sulit.

Ketua Asosiasi Pengusaha dan Praktisi Periklanan Solo (Asppro), Ginda Ferachtriawan, mengatakan sejak memasuki masa kampanye, tidak ada order sama sekali dari paslon maupun tim pendukung untuk membuat dan pemasangan APK di media massa maupun media luar ruang. Meski sebelum kampanye sudah ada pemesanan untuk pengenalan calon tapi tidak banyak.

Lebih lanjut, dia menyayangkan pemasangan APK yang tidak memenuhi etika, seperti menutup reklame lainnya, ukurannya yang terlalu besar serta APK yang rusak atau hilang dan tidak diperbaiki. Menurut dia, hal tersebut berbeda jika dilakukan biro iklan yang dinilai bisa lebih baik.

Meski begitu, ada pula yang masih tetap bisa memperoleh keuntungan. Pemilik Digipro Total Promotion and Campaign Media Solo, M. Al Amin, mengatakan permintaan saat pilkada serentak ini naik tinggi. Hal ini karena pemesanan bersamaan dalam jumlah banyak dan waktu penyelesaian yang cepat. Oleh karena itu, dia mengaku dalam sepekan yang biasanya menyelesaikan 10.000 pesanan kaus naik menjadi 50.000 kaus-70.000 kaus per pekan.

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Solo, perputaran uang di Soloraya yang ditunjukkan melalui outflow dan inflow tidak mengalami perubahan yang berarti selama masa kampanye. Rata-rata inflow hingga September adalah Rp1,64 triliun sedangkan rata-rata outflow senilai Rp836,89 miliar. BI Solo mencatat inflow pada Agustus senilai Rp2,03 triliun turun menjadi Rp1,34 triliun pada September. Namun outflow naik dari Rp359,77 miliar menjadi Rp724,32 miliar. Peredaran uang paling tinggi terjadi pada Agustus karena dipengaruhi momen Lebaran.