PILKADA SERENTAK : LPP PWI Diminta Jaga Netralitas dalam Pilkada

Pilkada serentak akan digelar akhir tahun ini. LPP PWI akan jadi pemantau Pilkada di Jateng.

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Dewan Etik Lembaga Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah meminta LPP PWI Jateng menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Jateng harus bertindak netral dan tidak memihak terhadap peserta pilkada tertentu,” kata Ketua Dewan Etik LPP PWI Provinsi Jateng Drs. Sri Mulyadi di Semarang, Senin (26/10/2015).

Selain itu, lanjut Sri Mulyadi yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jateng, LPP harus mengedepankan objektivitas dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan.

“Baik itu atas laporan dari pemilih, tim pemenang dan/atau peserta pilkada, maupun temuan oleh anggota LPP ketika melakukan pemantauan setiap penahapan pilkada,” kata Mbah Mul, sapaan akrab Sri Mulyadi.

Dalam penanganan setiap laporan dan/atau temuan, katanya, bukan atas dasar pendapat dan pertimbangan pribadi atau kepentingan peserta pilkada tertentu, melainkan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pilkada.

Hal lain yang dipandang perlu oleh Mbah Mul adalah anggota LPP tidak mengenakan kaus, pakaian, topi, dan lain-lain yang ada simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pilkada tertentu.

Di lain pihak, Ketua Dewan Etik LPP PWI Provinsi Jateng juga meminta anggota lembaga pemantau pemilihan itu mengklarifikasi hasil investigasi dan mengumpulkan alat bukti sebelum meneruskan laporan dan/atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran pilkada kepada Panwas Kota/Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain Sri Mulyadi, terdapat sejumlah tokoh masyarakat yang menjadi anggota Dewan Etik LPP PWI Provinsi Jateng, yakni Dra. Fitriyah, M.A. (mantan Ketua KPU Provinsi Jateng), M. Yulianto (pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang), Untung Budiarso (Ketua Indonesia Police Watch/IPW Jateng), dan pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Rahmat Bowo Suharto.