Pilkada serentak yang akan dilaksanakan akhir tahun 2015 dinilai tak hanya menghemat anggaran tapi juga memperkuat sistem ketatanegaraan.
Solopos.com, PALU – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia bukan sekadar penghematan anggaran tetapi lebih pada penguatan sistem ketatanegaraan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Alasan efisiensi itu adalah alasan ekonomi padahal keputusan Mahkamah Konstitusi bukan alasan ekonomi, tetapi alasan sistem ketatanegaraan,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Ashiddiqie pada Rapat Koordinasi Stakeholders oleh Badan Pengawas Pemilu RI di Palu, Sabtu (2/5/2015).
Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas dan Panitia pengawas Kecamatan, pers dan perwakilan organisasi kemasyarakatan tersebut Jimly mengatakan substansi pemilihan serentak terletak pada sistemnya.
Menurut Jimly sistem ketatanegaraan yang ingin diperkuat adalah pemilihan legislatif dan eksekutif dapat dilakukan dengan cara memilih secara bersamaan.
“Pemilihan serentak boleh dilakukan dua kali pemilihan, pemerintah, dan legislatif. Atau serentak semuanya. Atau serentak tiga kali, pemilihan nasional, provinsi, dan kabupaten,” kata dia.
Selain itu kata dia, juga bisa dilakukan serentak sekaligus yakni pemilihan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif.
Sistem itu kata Jimly dimungkinkan oleh sistem presidensial. Hanya saja kata dia, memiliki kelemahan berupa terbelahnya kekuatan pemerintah karena ada satu kelompok menguasai eksekutif dan kelompok lain menguasai legislatif.
Inilah yang terjadi pada pemerintahan saat ini sehingga muncul Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
Menurut Jimly hal itu cukup sehat karena melahirkan kontrol terhadap pemerintah hanya saja Indonesia belum terbiasa dengan kondisi tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
