Pilkada serentak yang diagendakan akhir tahun ini dinilai Fitra perlu ditunda untuk daerah yang tak siap dalam anggaran.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah didesak menunda pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak yang diagendakan akhir tahun 2015. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merekomendasikan hal itu dengan alasan adanya persoalan anggaran, bukan semata-mata masalah konflik internal sejumlah partai politik.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, menyarankan pemerintah menunda pelaksanaan pilkada bagi 185 daerah yang belum mengalokasikan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) menjadi tahun depan.
“Jika dipaksakan dalam APBD Perubahan pun tidak akan tercapai,” kata dia dalam forum diskusi Fitra bertajuk Kesiapan Pemilukada yang Terkesan Dipaksakan, Kamis (21/5/2015).
Lembaga swadaya itu juga merekomendasikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk memastikan daerah-daerah yang sudah melakukan penganggaran untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Hal itu bertujuan agar tahapan segera berjalan dan menghindari politisasi dari petahana (incumbent).
Menurut dia, Mendagri harus mengawasi potensi politisasi dan korupsi APBD jelang Pilkada dalam bentuk aturan yang jelas dan mengikat. Mendagri dan KPU, kata Apung, harus dapat membatasi dana kampanye dari APBD agar tidak merugikan keuangan daerah dengan ruang fiskal rendah.
“Dengan pembatasan ini, tidak akan terjadi biaya Pilkada yang mahal,”sambung dia.
Tak hanya itu, dia juga mengimbau agar biaya proses Pilkada serentak untuk tahun depan harus dibebankan kepada APBN agar lebih siap, efisien, dan efektif.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
