PILKADA SERENTAK : Baru 2 Daerah Cairkan Dana Pengawasan

Pilkada serentak akan digelar tahun ini namun baru dua daerah yang mencairkan dana pengawasan. 

Solopos.com, SEMARANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mengungkapkan sampai sekarang baru dua daerah yang telah mencairkan anggaran dana pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng), Teguh Purnomo menyatakan masih banyak daerah yang belum mencairkan dana pengawasan pilkada.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dari 21 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak 2015 sampai sekarang baru Kota Pekalongan dan Kebupaten Semarang yang telah mencairkan dana pengawasan,” katanya kepada solopos.com di Semarang, Minggu (21/6/2015).

Untuk 18 daerah lainnya, lanjut dia masih dalam proses pencairan dana karena sudah dilakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah kabupaten/kota dengan panitia pengawas (panwas) setempat.

Sedang Kabupaten Purbalingga masih belum dilakukan penandatanganan NPHD karena belum ada kesepatan antara bupati dengan panwas. Akibat belum dicairkannya anggaran dana pengawasan, sambung Teguh, panwas kabupaten/kota terpaksa harus berutang sampai puluhan juta rupiah untuk mendukung kegiatan.

Pascadilantik pada Mei 2015 lalu, panwas kabupaten/kota sudah melakukan berbagai kegiatan, antara lain membentuk dan melantik kepengurusan penitia pengawas kecamatan (panwascam).

“Utang panwas kabupaten/kota antara Rp10 juta-25 juta karena pascadilantik Mei lalu sampai sekarang anggaran dana pengawasan belum cair,” ungkap Teguh.
Terpisah anggota Panwas Kota Semarang, Bekti Maharani menyatakan untuk membiayai kegiatan selama Mei-Juni terpaksa menggunakan dana pribadi.

“Kalau ditotal pengeluaran anggota panwas sudah mencapai puluhan juta,” kata dia.

Menurut dia, sebenarnya panwas sudah sudah melakukan penandatanganan NPHD dengan Wali Kota Semarang beberapa waktu lalu, tapi sampai saat ini belum cair.

“Berharap akhir bulan Juni atau awal Juli dana pengawasan sudah bisa cair,” harap anggota panwas dari unsur jurnalis ini.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur mendesak Pemprov Jateng turun tangan menyikapi belum cairnya anggaran dana untuk panwas.
”Pemprov harus segera menyelesaikan persoalan dana ini untuk menjaga kualitas pilkada karena peran panwas sangat penting,” ucap dia.

Peran panwas, imbuh politisi dari Partai Nasdem ini sangat penting agar pelaksanaan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota berjalan adil, jujur dan berkualitas.
“Jadi masalah anggaran dana untuk panwas harus segera diselesaikan. Pemprov perlu memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang menghambat pencairan dana pengawasan,” tandas dia.