SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkada langsung (JIBI/Dok)

Pilkada serentak 2015 terkendala adanya calon tunggal di sejumlah daerah.

Solopos.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 masih terkendala adanya calon tunggal di sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo akan meminta saran dari pelaksana pemilu untuk mencari jalan keluar atas persoalan itu.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam laporan dari Mendagri Tjahjo Kumolo disebutkan ada tiga daerah yang sejak awal memiliki calon tunggal yakni Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara pada akhirnya tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak.

Kemudian setelah verifikasi ternyata ada tambahan tiga daerah calon tunggal yakni Kutai Kertanegara, Denpasar, dan Mataram. Presiden memberi perhatian pada daerah yang masih punya calon tunggal itu.

Sementara itu, tiga daerah yang ditunda penetapan calonnya menjadi tanggal 30 Agustus 2015 yakni Kota Surabaya, Kota Samarinda dan Kabupaten Pacitan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika sebuah daerah dipimpin oleh Plt. bupati, wali kota, dan gubernur, tidak punya kewenangan penuh dalam hal budgeting. Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengganggu jalannya pemerintahan.

“Presiden akan menunggu masukan, saran, pendapat tentunya juga dari pelaksana pemilu, KPU, Bawaslu apakah akan dilakukan perpanjangan kembali, karena waktunya juga semakin dekat, ataukah kemudian diambil jalan keluar,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Menurut Pramono, konsultasi dengan lembaga tinggi negara dan penyelenggara pemilu dilakukan dalam waktu dekat. Intinya bertujuan mengambil jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak.

Kurangnya jumlah calon peserta pilkada, muncul kesan partai tidak siap dengan calonnya kemudian tidak mencalonkan. Pramono melihat calon yang tidak punya lawan sebenarnya kepala daerah incumbent baik, kemudian tidak ada yang berani melawan.

“Nah apakah yang seperti ini akan dikorbankan, nah ini yang menjadi pemikiran pemerintah untuk mengkaji kembali,” ujar Pramono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya