PILKADA PEKALONGAN : Ganjar Pranowo Minta Anggaran Pilkada Diajukan di APBD Perubahan

Ilustrasi (Dok/JIBI/Harian Jogja)

Pilkada Pekalongan yang bakal dihelat pada 2015 butuh segera anggaran untuk persiapan. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta anggaran Pilkada dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pekalongan 2015 segera diajukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Perubahan kabupaten setempat agar ada kejelasan.

“Kalangan legislatif (DPRD) dan kepala daerah segera duduk bersama membahas APBD Perubahan Kabupaten Pekalongan 2015,” katanya seperti dikutip Antara, Kamis (6/3/2015).

Ganjar mengaku khawatir akan benar-benar terjadi kekurangan anggaran pilkada Kabupaten Pekalongan jika tidak segera ada pembahasan pada APBD Perubahan 2015.

“Pembahasan anggaran pilkada Pekalongan tidak bisa ditunda-tunda karena pemerintah sudah mengesahkan undang-undangnya, sekarang giliran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempersiapkannya,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Hal tersebut disampaikan Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengungkapkan bahwa ada ketidakjelasan mengenai anggaran yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Pekalongan 2015 sehingga mengancam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten setempat yang dijadwalkan digelar pada akhir tahun ini.

“Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan kalangan dewan beberapa waktu lalu diketahui bahwa hingga sekarang belum ada kejelasan soal anggaran pilkada Kabupaten Pekalongan sehingga pelaksanaan pilkada terancam batal,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang mengajukan anggaran sebesar Rp21,7 miliar untuk pelaksanaan pilkada setempat dengan asumsi tahapan pilkada selama sembilan bulan, belum mendapat kepastian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Kami khawatir tidak akan adanya anggaran pilkada Kabupaten Pekalongan, bahkan muncul pertanyaan dari berbagai pihak tentang kemungkinan pilkada bisa diundur atau tidak,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kata dia, dari komunikasi yg dilakukan dengan Bupati Pekalongan Amat Antono terungkap bahwa tidak ada anggaran yang cukup karena dana sisa lebih perhitungan anggaran dari APBD 2014 diperkirakan hanya sekitar Rp19 miliar.

“Kendati demikian, Pemkab Pekalongan masih punya tanggungan utk alokasi dana desa Rp26 miliar dan KPU sebenarnya sudah pernah mengajukan pada 2014 agar ‘disave’ untuk 2015 sebesar Rp7 miliar, namun karena wacana pada waktu itu pilkada dilaksanakan pada 2018 maka dana tersebut didrop,” katanya.