PILKADA PEKALONGAN : Bupati Beraharap Ada Bantuan Dana dari Pemprov dan Pusat

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)

Pilkada Pekalongan sudah di depan mata. Bupati Pekalongan  Amat Antono mengharapkan ada bantuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan anggaran

Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI

Kanalsemarang.com, PEKALONGAN— Bupati Pekalongan Amat Antono mengharapkan ada bantuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember 2015.

“Kami merasa anggaran pilkada mendatang cukup memberatkan keuangan daerah sehingga diharapkan ada bantuan dari Pemprov Jateng atau pemerintah pusat,” katanya di Semarang seperti dikutip Antara, Kamis (17/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Amat Antono pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah tingkat Provinsi Jawa Tengah 2015 di gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng.

Di hadapan tamu undangan yang menghadiri musrenbang Provinsi Jateng termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu menjelaskan bahwa jajarannya sedang melakukan efisiensi anggaran.

Ia mengaku kesulitan menyediakan anggaran pilkada Kabupaten Pekalongan karena jumlahnya cukup besar, apalagi jika nanti ditambah anggaran pengadaan alat peraga kampanye dari para pasangan calon kepala daerah.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pada akhir April 2015 akan mengundang perwakilan seluruh daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada guna membahas anggaran pilkada.

Menurut Mendagri, dari 268 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2015, ada 16 kabupaten/kota yang masih kesulitan anggaran pilkada.

Salah satu dari 16 daerah yang kesulitan menyediakan anggaran pelaksanaan pilkada itu adalah Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan kesulitan menyediakan anggaran pilkada karena akhir masa jabatan bupati setempat masih sampai 27 Juni 2016 dan sebelumnya ada wacana pilkada diundur pada 2018, namun akhirnya dimajukan dan kabupaten ini belum menyiapkan anggaran pilkada pada APBD kabupaten.