SOLOPOS.COM - internet

internet

SOLO—Pemilihan kepala daerah—Pilkada secara langsung  yang diselenggarakan selama ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Ada yang mengusulkan untuk diselenggarakan secara langsung,  ada pula yang menginginkan agar Pilkada langsung dihapus. Artinya dikembalikan sebagaimana sebelumnya, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat—DPRD. Jauh sebelum ini muncul pula usulan agar jabatan gubernur saja yang dipilih DPRD Tingkat I. Sedangkan yang lainnya dipilih secara langsung.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Berbagai usulan ini ada sejumlah alasan yang mendasari agar Pilkada langsung ditata ulang. Pertama,  Pilkada yang selama ini berlangsung dinilai terlalu mahal, dan mempunyai dampak sosial yang amat luas. Pilkada langsung dianggap sebagai pemicu lahirnya politik transaksional,  sehingga turut andil melahirkan perilaku koruptif. Hal itu dikarenakan, setiap kandidat yang akan berlaga mengeluarkan biaya yang besar.

Biaya ini muncul mulai dari pencalonan, kampanye hingga pada perhitungan suara seperti untuk membiayai saksi.  Untuk memperbaiki kondisi ini, sejumlah kalangan mengusulkan agar Pilkada diusulkan serentak. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya politik yang sudah dinilai demikian tinggi. Mobilisasi suara antar daerah  yang diduga kerap mewarnai Pilkada juga dapat  ditekan.

Usulan yang paling ekstrim, adalah menghapus Pilkada langsung. Usulan ini terlontar karena Pilkada acapkali menimbulkan konflik antar pendukung. Tidak hanya itu, Pilkada langsung  selam ini hanya dianggap hanya berorientasi uang. Belum lagi, masalah ‘mahar’ untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.

Harus diakui, Pilkada langsung memang selama ini dikeluhkan menimbulkan biaya tinggi. Meski demikian, pemilihan secara langsung sebenarnya didasari niat mulia, yaitu agar benar-benar menghasilkan pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat. Maka itu, usulan penghapusan Pilkada langsung dinilai sebagai upaya kontra demokrasi.

Nah, bagaimana menurut Anda? Untuk ke depan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dipertahankan seperti sekarang, diselenggarakan serntak, atau dihapus saja?  Anda bisa berpendapat dan berkomentar mengenai hal tersebut dalam Progran Dinamika 103, pukul 08.05-10.00, Selasa (18/9),  melalui SMS ke 0817444103, 081226103103, atau telpon [0271] 739389, 739367.  [SPFM/ary]

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya