PILKADA LANGSUNG BERAKHIR : SBY: Aksi Demokrat Memalukan!

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan kecewa dengan keputusan Fraksi Demokrat walkout dari Paripurna pengesahan RUU Pilkada. Keputusan politik ini dianggap memalukan. Baca: Aksi Demokrat Diduga Sebagai Balas Dendam Politik.

“Bapak SBY selalu memonitor perkembangan di DPR dan kami berkomunikasi. Keputusan walkout mengecewakan Pak SBY karena sesuatu yang mencengangkan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsuddin, Jumat (26/9/2014), dilansir Detik.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Amir mengaku heran dengan keputusan politik yang disampaikan Benny K Harman. Perubahan sikap mendadak justru merugikan. “Padahal fraksi lain sudah ikut dengan opsi Demokrat, namun berubah ketika sidang dibuka usai diskors,” sambung Amir.

Dukungan yang diberikan PDIP, PKB dan Hanura harusnya dimanfaatkan Demokrat untuk meloloskan opsi ketiga yakni Pilkada langsung dengan 10 syarat. “Kenapa harus walkout, itu yang tidak bisa terima,” tegas Amir Syamsuddin.

Semalam, legislator Demokrat, Benny K. Harman, berkali-kali menyatakan pendapatnya namun berubah drastis di masa-masa akhir perdebatan. Baca: Berakhirnya Era Pilkada Langsung di Indonesia.

“Manuver ini sudah terlihat ketika Benny berkali kali menyampaikan pandangannya [opsi pemilihan kepala daerah langsung dengan 10 syarat], ternyata pada akhirnya menyatakan walk out,” kata Heri Budianto saat dihubungi Antara terkait hasil sidang paripurna DPR yang mengesahkan UU Pilkada melalui DPRD di Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat dini hari, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan sebagai pihak netral, atau tidak ikut memilih salah satu opsi mekanisme pilkada yakni langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Padahal, opsi ketiga yang diajukan Demokrat yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat sudah disetujui PDIP, Hanura, dan PKB.

Dalam voting, pilkada langsung oleh rakyat didukung oleh PDIP, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan, Pilkada melalui DPRD didukung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Gerindra

Demokrat awalnya mengusulkan opsi tambahan yakni Pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun, akhrinya Demokrat memilih mengundurkan diri dari sidang paripurna. Benny K. Harman beralasan tersebut setelah Demokrat merasa opsi usulannya tidak diakomodir dalam rapat paripurna.

“Kami tidak ingin membuat masalah lebih lanjut pada pembahasan RUU Pilkada. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat memilih netral,” kilah Benny.