PILKADA LANGSUNG BERAKHIR : Mahfud MD: UU Pilkada Sudah Bisa Sah Tanpa Tanda Tangan SBY

Solopos.com, SOLO — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR mestinya mendukung RUU Pilkada saat judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya. Menurutnya, pernyataan SBY yang hendak menggugat RUU yang belum ditandatanganinya adalah tindakan tidak tepat.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat ditemui Solopos.com seusai mengisi pengajian Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Pajang, Laweyan, Solo, Minggu (28/9/2014) malam. Menurut Mahfud MD, kedudukan presiden dan DPR adalah mendukung RUU dihadapan MK.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

Sementara itu, pihak yang tidak setuju dengan RUU Pilkada boleh menggugat setelah RUU tersebut mendapat tanda tangan dari presiden atau setelah lewat 30 hari tanpa tanda tangan presiden. Menurutnya saat itu RUU sudah sah menjadi undang-undang dan memiliki nomor.

Oleh karena itu bagi pihak yang tidak setuju mengenai RUU Pilkada haruslah menggugat lewat proses legislatif. “Ya bagaimana mau menggugat kalau undang-undangnya saja belum memiliki nomor. Harusnya kan menggugat undang-undang nomor ini tahun ini tentang ini,” beber Mahfud.

Mahfud MD mengakui dalam UU Pilkada terdapat kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangan yang menonjol adalah partisipasi masyarakat yang berkurang apabila pilkada dilakukan tidak langsung atau pilkada lewat DPRD. Namun menurut Mahfud, dengan lingkup yang terbatas penyelenggaraan pilkada bisa terkontrol. “Lebih terkontrol dan efisien akan menjadi kelebihan pilkada tidak langsung,” ujar dia.

Ditanya mengenai kekhawtiran masyarakat terkait keraguan mereka terhadap pilihan dari DPR nantinya, Mahfud MD menuturkan semua tergantung kepada moral. Ia mengatakan pilkada langsung pun tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang baik, begitu pula dengan pilkada tidak langsung yang bisa juga menghasilkan pemimpin yang bagus untuk Indonesia ke depannya.

“Semua itu tergantung moral, termasuk pemilu yang juga memiliki permasalahan di moral. Kalau moralitas baik pasti hasilnya juga akan baik. Memang terkadang moral para tokoh-tokoh pilitik kurang bisa dipertanggungjawabkan,” terang dia.