PILKADA JOGJA : Ketua RW akan Dilibatkan dalam Penilaian Calon Independen

Pilkada Jogja muncul gerakan masyarakat Jogja Independen, yang melibatkan elemen masyarakat untuk penilaian

Harianjogja.com, JOGJA-Gerakan masyarakat Jogja Independen atau JOINT akan melibatkan masyarakat dalam menilai bakal calon dalam konvensi penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

“Semua ketua RW akan kita libatkan untuk menilai dalam proses konvensi nanti,” kata Rimawan Pradipto kepada awak media di Sekretariat JOINT, Minggu (27/3/2016).

Rimawan merupakan salah satu anggota tim 5 penentuan kriteria calon walikota menurut pandangan JOINT. Rimawan menyatakan pihaknya telah merumuskan beberapa kriteria calon pemimpin yang layak. Kriteria tersebut terangkum dalam ‘Wani Lan Sembada’.

“Artinya berani jujur, berani terbuka, berani melawan korupsi atau menegakkan hukum, memihak kepentingan rakyat, visioner, kreatif dan berbudaya,” kata Rimawan.

Pihaknya masih membuka pendaftaran calon pemimpin yang memiliki kriteria tersebut. Menurut Rimawan, calon yang terdaftar dan memiliki kriteria itu nantinya juga akan dinilai oleh tim 9 yang dibentuk JOINT.

Tim 9 itu tediri dari agamawan, praktisi tata kota, praktisi keuangan publik, praktisi perbaikan birokrasi, seni politik, pelaku usaha, pegiat antikorupsi, perempuan dan kesehatan masyarakat, hubungan luar negeri dan politik perkotaan.

Edy Suwandi Hamid yang juga terlibat dalam gerakan JOINT mengklaim sudah ada nama-nama yang siap menjadi tim panel yang akan menilai calon, “Salah satunya pak Herry Zudianto [mantan wali kota Jogja]. Pak Busyro Muqoddas juga siap,” katanya.

Edy menegaskan gerakan JOINT murni berangkat dari kegelisahan masyarakat yang selama ini aspirasinya tidak diakomodir oleh partai politik. Gerakan tersebut juga merupakan kritikan bagi partai politik agar lebih baik lagi.

Ia menilai selama ini calon pemimpin yang ditawarkan partai politik tidak berdasarkan aspirasi masyarakat dari bawah, kurang memperhatikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tiba-tiba ditawarkan paket calon pemimpin yang sudah dipilih partai, tanpa memberi kesempatan pada masyarakat untuk menilainya.

“Aspirasi masyarakat dalam proses pilkada selama ini kecil,” kata dia.

Karena itu, calon yang ditawarkan JOINT diakuinya berasal dari usulan masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Masyarakat boleh mencalonkan secara terbuka tanpa harus ada politik uang atau money politics.

Mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini menepis gerakan JOINT hanya sebatas sesaat. Gerakan tersebut diakuinya memiliki sistem yang terstruktur dengan melakukan penelitian calon yang ideal memimpin Kota Jogja yang berasal dari aspirasi masyarakat.

“Kami tidak punya kepentingan politik praktis. Ini semata-mata supaya masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Untuk memilih pemimpin maka harus terlibat,” ujar Edy.