SOLOPOS.COM - Penjabat Wali Kota Jogja, Sulistiyo (kanan) ditemani Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto (kiri) saat meninjau kesiapan logistik di Gudang KPU Kota di Jalan Imogiri Barat, Umbulharjo, Selasa (7/2/2017).? (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)

Pilkada Jogja akan dgelar pekan depan, persiapan terus dikebut

Harianjogja.com, JOGJA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja minta pengamanan ekstra kepada Pemerintah Kota Jogja dan kepolisian dalam proses distribusi logistik pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Jogja.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan saat ini semua logistik keperluan pilwalkot sudah dimasukkan dalam kotak. Logistik mulai didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13 Februari mendatang. Hari yang sama, logistik itu distribusikan ke kelurahan-kelurahan.

Kemudian esoknya atau 14 Februari baru dibawa ke tempat pemungutan suara (TPS). Ia berharap distribusi logistik berjalan lancar.

“Kami sudah minta ke Pemerintah Kota Jogja dan kepolisian untuk membantu linmas mengamankan logistik sampai ke TPS,” kata Wawan seusai menerima kunjungan Penjabat Wali Kota Jogja, Sulistiyo di Gudang KPU Kota Jogja di Jalan Imogiri Barat, Umbulharjo, Selasa (7/2/2017).

Wawan mengaku tidak ada kendala berarti dalam proses distribusi. Hanya distribusi logistik ke TPS-TPS nanti tidak bisa menggunakan truk karena akses masuk mobil tidak memungkinkan di beberapa TPS. Menurutnya, petugas PPK dan PPS nanti bisa menyiasati dengan kendaraan roda tiga atau sepeda motor agar bisa masuk ke gang sempit.

Total TPS dalam pilwalkot 15 Februari mendatang ada 794 TPS. Tiap TPS nantinya terdapat satu kotak suara dan empat bilik suara. Wawan mengatakan, sebelum logistik didistribusikan, pihaknya akan menggelar simulasi serentak di semua kecamatan pada 11 Februari.

Selain itu proses bimbingan teknis untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau petugas TPS juga masih dilakukan.

Bimbingan teknis, kata Wawan, dilakukan untuk kesiapan KPPS mendesain TPS yang bisa diakses semua pemilih, termasuk pemilih katagori disabilitas. Wawan mengaku desain pembngunan TPS tidak bisa ideal sesuai aturan, yakni minimal bangunan TPS seluas 8×10 meter persegi. Alasannya keterbatasan lahan.

“Untuk membangun TPS yang ideal menjadi problem tersendiri di kota. Tapi kami upayakan semua TPS bisa diakses semua pemilih,” ujar Wawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya