Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Penetapan Pemilihan Kepala Daerah di DPRD ternyata tak menghalangi sejumlah partai untuk melakukan penjaringan bakal calon bupati Gunungkidul.
Partai-partai mulai melakukan penjajakan untuk mendapatkan pasangan yang akan diusung dalam Pilkada 2015.
Promosi Yos Sudarso Gugur di Laut Aru, Misi Gagal yang Memicu Ketegangan AU dan AL
Ketua DPD PAN Gunungkidul Dodi Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat PAN terkait mekanisme pencalonan pimpinan daerah, terkait apakah nantinya mekanisme yang digunakan masih sama dengan pemilihan sebelumnya atau mengalami perubahan.
“Sampai saat ini, surat yang kami kirim belum ada balasan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, surat baru akan dibalas usai pengesahaan RUU Pilkada. Namun, yang jelas, secara persyaratan kami bisa mengusung calon sendiri,” kata Dodi, saat ditemui di Gedung DPRD Gunungkidul, Senin (29/9/2014).
Dia menjelaskan, meski surat balasan belum diperoleh, DPD PAN tetap merencanakan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Rencanannya, penjaringan akan dilakukan pada Oktober nanti.
“Kami belum tahu mekanismenya seperti apa? Sebab, kami masih menunggu surat balasan dari DPP,” tegasnya.
Dodi menambahkan, proses penjaringan bakal calon akan melalui proses pendaftaran. Kemudian, calon-calon yang masuk harus melalui proses fit and propertest.
“Siapa yang berminat harus melalui pendaftaran dan proses tes. Nantinya, calon yang terbaik akan kami usung dalam pilkada mendatang,” lugasnya.
Hal yang sama juga dilakukan partai Gerindra. Sebab mereka juga telah melakukan pendekatan politik menghadapi Pilkada 2015.
Ketua DPC Gerindra Gunungkidul Ngadiyono mengatakan, partainya sudah melakukan pembicaraan politik dengan sejumlah partai. Sebab, mengacu aturan yang ada, partai tersebut belum bisa mengusung calon secara mandiri.
“Kekurangannya bisa diambilkan satu dari PKS, Golkar atau PAN. Tapi, kami siap mengajukan bakal calon sendiri,” selorohnya.
Ngadiyono menegaskan, jika partainya siap bertarung dalam pilkada mendatang. Hanya, untuk mewujudkan hal itu, mereka membutuhkan koalisi dengan partai yang lain. “Komunikasi itu jalan, tapi kami percaya bisa memenuhi persyaratan untuk maju dalam pertarungan tersebut,” kata dia lagi.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul Budi Utama masih mengaku kecewa dengan keputusan pengesahan RUU Pilkada. Sebab, dalam undang-undang itu mengatur bila pemilihan kepala daerah dilaksakan di DPRD.
“Dampaknya, kami harus kembali memutar otak. Sebab, secara matematis kami akan kalah bersaing dengan Koalisi Merah Putih, karena jumlah wakilnya lebih banyak dari kami,” ungkap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
