PILKADA DKI: Kalangan Masyarakat Madani Serukan Stop Politik Kotor

Seorang penjual koran berdiri disamping mural yang menggambarkan tentang persatuan di sebuah tiang jalan layang di wilayah Cilitan, Jakarta Timur, belum lama ini. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seruan itu disampaikan kalangan masyarakat madani yang tergabung dalam gerakan itu, di antaranya Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator IPW Neta S Pane, rohaniwan Romo Beny Susetyo, aktivis demokrasi Usman Hamid dan Adhie Massardi serta Koordinator TePI Jeiry Sumampow saat menyampaikan pernyataan sikap terkait putaran kedua Pilkada DKI di Jakarta, Selasa (4/9/2012).

Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyerukan kepada segenap masyarakat untuk menyelamatkan Pilkada Jakarta dengan membersihkannya dari sentimen SARA, politik uang, intimidasi, kecurangan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Ray Rangkuti, masyarakat dan para elit politik harus menyadari bahwa pilkada itu bukan segala-galanya. “Jangan sampai terjebak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu dan kemudian mengorbankan kepentingan bangsa ini,” ujarnya.

Ditegaskannya bahwa pilkada hanyalah alat untuk memperoleh amanah dalam mengelola bangsa. Dengan demikian, pilkada tidak boleh diartikan sebagai alat berkuasa dengan menghalalkan segala cara hingga mengorbankan kepentingan bangsa dan kerukunan antarwarga yang heterogen ini.

Di tempat yang sama, Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa calon pemimpin yang merusak kerukunan antarwarga dengan mengangkat isu SARA adalah calon pemimpin yang kerdil dan picik. “Rakyat bukan diajarkan agar berpikir maju dan memilih pemimpin sesuai hati nurani. Namun mereka dikerdilkan dengan informasi yang selalu bernuansa SARA, memecah belah persatuan bangsa demi kepentingan sekelompok saja,” kata Benny.

Menurut Romo Benny, yang dibutuhkan masyarakat Jakarta adalah politik rasional, di mana terjadi perdebatan soal mencari solusi bagi berbagai masalah Jakarta. “Jadi marilah semua pihak mengembangkan politik rasional yang memperdebatkan visi dan misi membangun Jakarta. Ciptakan dan kawal demokrasi yang jujur adil,” katanya.

Sementara Usman Hamid menuturkan bahwa KPU maupun Panwaslu Pusat harus menegur KPU dan Panwaslu DKI Jakarta yang dinilainya telah melakukan pembiaran terhadap berbagai indikasi pelanggaran Pemilu. Dia melihat bahwa menjelang hari H putaran kedua Pilkada DKI, semakin banyak pernyataan yang bertendensi menghasut dan memecah belah persatuan bangsa ini sehingga semuanya harus ditertibkan.