PILKADA BOYOLALI : Panwaslu Temukan PNS Terlibat Politik Praktis

Pilkada Boyolali ada dua kegiatan yang mengarahkan PNS untuk memilih salah satu calon bupati

Solopos.com, BOYOLALI--Pertemuan pegawai negeri sipil (PNS) yang sarat muatan politis mulai banyak terselenggara di Boyolali. Informasi yang dihimpun Solopos.com, akhir pekan lalu setidaknya ada dua pertemuan PNS di Semar Resto dan Gedung IPHI Tengaran yang berbalut halalbihalal namun dalam acara tersebut menghadirkan tokoh politik.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Di Semar Resto, pertemuan PNS menghadirkan tokoh politik dari PDI Perjuangan Seno Kusumoharjo (kakak mantan Bupati Seno Samodro), Ketua DPC PDIP S.Paryanto, serta calon wakil bupati yang diusung PDIP, Said Hidayat. Mereka memperkenalkan Said Hidayat sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Seno Samodro dalam Pilkada 2015.

“Kami akan memeriksa panitia karena dalam acara itu ada indikasi PNS mulai terlibat kegiatan politik praktis,” kata Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015).

Panwaslu mencatat ratusan PNS mulai dari guru hingga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali hadir dalam acara itu. Pejabat Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, sebut saja Asisten I Untung Rahardjo, Asisten II Sugiyanto, serta beberapa kepala dinas seperti Karsino (Kepala BKD) dan Purwanto (Kepala Dinsosnakertrans) hadir dalam acara itu. Presensi peserta juga dibuat sangat sistematis dengan mencantumkan asal instansi dan jabatan.

“Hari Rabu [12/8/2015] kami akan mintai klarifikasi ketua dan sekretaris panitia dan Camat Mojosongo, Hendrayanto. Mereka yang bertanda tangan dalam undangan,” kata Narko. Panwaslu juga menerima laporan pertemuan PNS se-Kecamatan Ampel yang diselenggarakan di Gedung IPHI Tengaran. “Untuk PNS Ampel ini masih kami telusuri siapa-siapa yang jadi panitia,” kata dia.

Camat Mojosongo, Hendrayanto, membantah adanya muatan politis dalam acara halalbihalal yang diselenggarakan di Semar Resto. “Memang saya mengundang Pak Seno Kusumo dan Pak Paryanto. Tetapi saya tidak mengundang calon wakil bupati. Kalau ada perkenalan calon wakil bupati itu spontanitas beliau [Seno Kusumo] saja,” kata Hendrayanto.

Hendrayanto mengklaim acara tersebut adalah halalbihalal dan silaturahmi masyarakat Kecamatan Mojosongo meskipun banyak tokoh politik dan pejabat pemkab yang bukan berasal dari Mojosongo. “Kami datang juga bukan atas nama PNS, melainkan masyarakat Mojosongo. Kalau atas nama PNS tentu Korpri akan kami undang,” kata dia.

Narko menambahkan meksipun saat ini belum musim kampanye, PNS yang terlibat politik praktis bisa dikenai PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 ayat 15, yang menyebutkan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara menghadiri, terlibat kampanye, atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon baik sebelum, selama, atau sesudah kampanye dan pertemuan itu berisi ajakan himbauan atau seruan yang mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon.