PILKADA BOYOLALI : Akademisi: Pj. Bupati Berpihak Pada Salah Satu Calon Bupati

Pilkada Boyolali, akademisi menilai peran Pj Bupati Boyolali mandul dalam menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas PNS.

Solopos.com, BOYOLALI–Kasus penyanderaan Camat Nogosari, Wagino, atas dugaan pelanggaran netralitas PNS di Pilkada mendapat tanggapan dari akademisi di Soloraya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dosen FH Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Wibowo Murti Samadi menilai pernyataan Pj Bupati yang tidak mengetahui secara utuh kasus yang menimpa Camat Nogosari, Wagino, janggal karena semestinya kepala daerah harus memonitor dinamika pilkada di daerah selama 24 jam. Kapasitasnya sebagai Pj Bupati patut dipertanyakan.

“Nampaknya peran Pj Bupati ini mandul yang menunjukkan adanya keberpihakan Pj Bupati pada salah satu pasangan calon,” ujar dia kepada Solopos.com, Selasa (1/12/2015).

Dia juga menilai potensi konflik menjelang pilkada di Boyolali saat ini bukan lagi sekadar antarpendukung pasangan calon melainkan merembet pada konflik antara warga dengan pamong atau pejabat di daerah.

Seperti diketahui, konflik warga dengan kades-kades yang diduga partisan sudah terjadi di beberapa desa. Terakhir, Camat Nogosari digerebek hingga disandera warga karena warga sudah jengah dengan tingkah camat yang dianggap selalu wira-wiri kampanye.

“Yang sering terjadi saat ini adalah birokrasi yang berani menabrak aturan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Etika demokrasi yang ditunjukan birokrat di Boyolali sangat buruk sehingga saat ini mulai ada keberanian dari warga untuk melawan. Warga ndak mau diperlakukan seperti itu,” kata Wibowo.

Dia juga menyebut birokrat di Boyolali telah memberikan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat. Salah satu tolok ukurnya adalah kelemahan Pj Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian yang tidak pernah tegas menyikapi maraknya pelanggaran netralitas.

Pengamat Politik dari FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Didik G.Suharto, menilai Pj Bupati kurang sensitif dengan potensi konflik yang muncul di daerah yang dipicu pelanggaran netralitas.

Maraknya konflik antara warga dan kades di Boyolali tidak muncul belakangan. Dia juga mengakui konflik yang muncul saat ini terjadi antara pihak warga dengan oknum pejabat atau birokrat yang tidak bisa menempatkan posisinya dalam pilkada.

“Dengan maraknya konflik pilkada yang menyeret birokrat, semestinya partai politik tidak mempergunakan birokrasi sebagai alat dan birokrat juga jangan mendekati parpol.”

Sebelumnya, Pj Bupati Boyolali, Sri Ardiningsih, mengaku tidak mengetahui kasus penggerebekan mobilisasi dan politisasi PNS yang berujung penyanderaan Camat Nogosari, Wagino, pada Senin (30/11/2015) malam.