PILKADA BOYOLALI 2015 : Pemkab: Ajuan Anggaran Pilkada Capai Rp35,1 Miliar

Pilkada Boyolali 2015 diperkirakan menghabiskan dana Rp35,1 miliar.

Solopos.com, BOYOLALI—Pengajuan anggaran dari sejumlah instansi terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 membengkak.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Data yang diterima Solopos.com dari Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Boyolali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang semula sepakat dengan alokasi anggaran Rp17,6 miliar, kini mengajukan tambahan alokasi senilai Rp8 miliar menjadi Rp25 miliar. Selain dari KPU, pengajuan anggaran juga dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) senilai Rp5,49 miliar, polres senilai Rp4,12 miliar, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) senilai Rp500 juta.

“Ini tinggal Kodim yang belum mengajukan. Kami akui total pengajuan anggaran ini luar biasa besar, jadi akan kami bahas dulu,” kata Asisten I Setda Boyolali, Untung Raharjo, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Selasa (14/4/2015).

Jika dibandingkan dengan total anggaran Pilkada 2010, rencana anggaran 2015 jauh lebih tinggi. “Dulu [Pilkada 2010] dari total alokasi Rp11 miliar hanya terpakai sekitar Rp8 miliar. Ini sampai puluhan miliar.”

Dia mengakui tingginya anggaran pilkada tahun ini dipicu faktor regulasi. Peraturan KPU (PKPU) yang baru mengamanatkan adanya biaya untuk sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) dan biaya kampanye calon menjadi beban APBD.

“Jadi khususnya untuk anggaran yang diajukan KPU harus dihitung ulang lagi,” kata dia.

Regulasi Baru
Ditemui seusai dengar pendapat dengan DPRD Boyolali, Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono, mengakui adanya peningkatan anggaran pilkada yang sangat drastis.

“Peningkatan anggaran terkait adanya regulasi baru dalam draf PKPU yang akan segera disahkan. PKPU membatasi dana kampanye calon bupati. Dengan kata lain, dana kampanye pasangan calon untuk baliho, pamflet, dan alat peraga kampanye lain akan dibiayai pemerintah,” kata Siswadi.

Untuk penyediaan penambahan anggaran tersebut Pilkada tersebut, KPU Boyolali harus berkoordinasi lagi dengan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Permintaan dari DPRD kami diminta mencermati lagi item-item anggaran yang bisa ditekan,” ujar dia.
Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, menambahkan pengajuan anggaran Pilkada dari KPU hingga mencapai nilai Rp25 miliar segera dicermati sebelum dibahas dalam APBD Perubahan 2015.

Menurut dia, APBD Perubahan rencananya akan mulai dibahas Juni 2015 mendatang.

“Kalau regulasinya jelas dan mengharuskan alokasi anggaran untuk kampanye calon hingga sekretariat PPS, ya tidak masalah. Tapi itu tentu harus dibahas lagi. Mengajukan boleh-boleh saja tapi harus melihat rasionalitas anggaran itu. Kami ingin tahu perinciannya dan nanti dilihat apakah dananya tersedia atau tidak,” kata Paryanto.