PILKADA BANTUL : Hanya Menghadiri Undangan, Paslon Pilih Tak Laporkan sebagai Kampanye

Pilkada Bantul sudah masuk tahap kampanye. Sistem pelaporan administrasi dianggap merepotkan

Harianjogja.com, BANTUL-Masa kampanye sudah berjalan nyaris dua bulan, namun ternyata hingga kini masih ada tim dari salah satu pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Bantul 2015 yang belum tertib dalam hal pelaporan administrasi kampanye mereka.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Diungkapkan sendiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Supardi. Kepada wartawan, dirinya mengakui ada salah satu paslon yang belum menyetorkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) yang diterbitkan pihak kepolisian kepada pihak Panwaslu Bantul. Selain itu, ia juga tak menampik masih adanya paslon yang kerap terlambat dalam menyetorkan STTPK tersebut.

Lebih jauh ia menjelaskan, paslon dari nomor urut satu, Suharsono-Halim, hingga kini memang belum pernah sekali pun menyetorkan STTPK itu. Saat dikonfirmasi, tim dari paslon nomor urut satu tersebut mengaku belum pernah menggelar kampanye secara resmi.

“Mereka ngakunya hanya menghadiri undangan saja. Belum kampanye,” katanya, Jumat (23/10/2015).

Sementara untuk paslon nomor urut dua, meski sudah tertib menyampaikan STTPK setiap menggelar kampanye, ia mengaku STTPK yang mereka sampaikan kerap terlambat. STTPK yang seharusnya disampaikan sehari sebelum menggelar kampanye, baru disampaikan saat hari digelarnya kampanye.

“STTPK baru mereka sampaikan ke kami pagi harinya. Padahal siang atau sore, mereka sudah kampanye,” timpal Supardi.

Memang, sejauh ini belum ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai sanksi aktivitas pengenalan paslon tanpa STTPK. Akan tetapi, secara administratif hal tersebut menurutnya menjadi kewenangan KPU untuk memberi tindakan.

Meski begitu, pihaknya menganggap hal tersebut tetap bisa memacu potensi kerawanan keamanan yang bisa terjadi jika kegiatan paslon tidak mengantongi STTPK. Itulah sebabnya, ia lantas mengirim surat imbauan agar tim sukses paslon segera mengurus dan menyerahkan surat tersebut.

“Kerawanan yang dikhawatirkan kalau terjadi gesekan antar pendukung dari pihak yang berseberangan yang mempermasalahkan tidak ada STTPK,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Timses pasangan Harsono-Halim, Arif Iskandar membenarkan pasangan yang mereka usung belum mengumpulkan STTKP. Hal tersebut menurutnya disebabkan timses memang belum menyelenggarakan kampanye secara resmi. “Memang betul karena sifatnya kami hanya menghadiri undangan masyarakat,” tuturnya.

Karena hanya menghadiri undangan masyarakat, kegiatan tersebut menurutnya tidak diatur sebagai kampanye resmi yang harus menyertakan STTPK. Padahal menurutnya hampir tiap hari di tanggal kampanye yang ditetapkan, Harsono-Halim bisa mendatangi kegiatan undangan masyarakat di 6-7 lokasi.

Dikatakannya, kelompok yang mengundang menurutnya banyak yang berasal dari forum pengajian dan kepemudaan. Belum adanya kampanye resmi yang mereka selenggarakan sampai saat ini merupakan bagian dari strategi gerilya yang dijalankan. Ia yakin dengan strategi tersebut paslon yang diusungnya akan mampu memenangkan pilkada Bantul melebihi target yang dicanangkan yaitu 80 persen.

“Oktober ini kami memang fokus pembentukan kelompok relawan, November baru all-out kampanye habis-habisan,” jelasnya.