Pilkada Bantul untuk netralitas PNS bertambah.
Harianjogja.com, BANTUL– Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bantul yang tersangkut masalah netralitas selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus bertambah. Terakhir, Asisten Sekda (Asek) Bidang Administrasi Umum Sunarto diduga tidak netral.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dugaan tidak netralnya Sunarto sebagai PNS diungkapkan Kepala Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Supardi. Pada Jumat (28/8/2015) malam, Sunarto menghadiri acara pementasan wayang di Kecamatan Pleret. Acara itu juga dihadiri Calon Wakil Bupati Bantul Misbakhul Munir.
Pada acara itu, Sunarto kata Supardi memperkenalkan Munir sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Sri Suryawidati, ke masyarakat luas yang menonton acara itu.
“Kami mendapat laporan itu dari Panwascam Pleret [panitia pengawas kecamatan],” ungkap Supardi, Sabtu (29/8/2015).
Sunarto kata dia diduga melanggar perundang-undangan mengenai netralitas PNS. Pernyataannya ke masyarakat tentang Munir diduga termasuk kampanye terselubung. Panwascam Pleret akan mengklarifikasi pernyataan Sunarto itu pada Minggu (29/8/2015).
“Besok Panwascam akan memanggil Asek III jam sepuluh,” paparnya.
Supardi menambahkan, kasus netralitas PNS tersebut menambah panjang daftar pegawai di Bantul yang diduga tidak netral. Sampai saat ini Panwaslu mencatat setidaknya ada 18 PNS yang diduga tidak netral, mayoritas merupakan kalangan pejabat teras.
“Di acara deklarasi calon bupati saja ada sekitar 15 PNS, ditambah waktu acara di kantor DPC [Dewan Pimpinan Cabang] PDIP dua orang, terakhir di Pleret ini,” jelasnya.
Sunarto saat dikonfirmasi membantah tudingan Supardi. Dirinya tidak bermaksud mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir. “Saya itu awalnya hanya bercerita Pak Munir itu bekas camat Pleret, sama dengan saya. Camat Pleret itu banyak yang jadi Asek juga bupati. Contohnya di Gunungkidul. Sekarang ini Asek Pak Munir juga jadi calon wakil bupati,” ujar Sunarto.
Ia mengklaim tidak mungkin berlaku tidak netral. Sebab ia sendiri yang menyosialisasikan kepada para PNS harus netral selama tahapan Pilkada.
“Saya ini sangat netral tidak mungkin saya mengarahkan masyarakat. Sekarang ini zaman demokrasi, masyarakat sudah pintar memilih,” imbuhnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
