Pilkada 2020 Tak Ditunda, Gubernur Jateng Tekan Penyelenggara Pemilu

Solopos.com, SEMARANG — Pilkada 2020 tak ditunda. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun menekan penyelenggara Pilkada 2020 bertindak tegas terhadap pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan.  

Paslon yang melanggar ketentuan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 dimintanya diberi sanksi tegas hingga pencoretan atau pembatalan paslon dari kepesertaan di Pilkada 2020.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi keputusan pemerintah yang tetap akan menggelar Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19. Ganjar menilai keputusan Pilkada Serentak 2020 tak ditunda menciptakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ilmuwan Perbesar Dark Matter, Kerangka Alam Semesta Terungkap

Pihak penyelenggara mulai dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri harus melakukan tindakan ekstra agar protokol kesehatan diterapkan. “Saya mengikuti di media, katanya [Pilkada Serentak] tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semua harus siap. Enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan,” kata Ganjar di kantornya, Selasa (22/9/2020).

Dengan proses Pilkada tak ditunda di tengah pandemi, Ganjar menganggap penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya. "Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.

Wajib Berani

KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan paslon.

"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya.

I’m Tee, Me Too Andalkan 6 Pemain Drama Thailand Paling Diminati

Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.

Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Menurut Ganjar, konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya tidak boleh lagi dilakukan.

"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti chanel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos