Solopos.com, SALATIGA — Kader maupun pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta selalu mendengarkan aspirasi warga Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama (NU), termasuk dalam pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2020.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur, Abdul Halim Iskandar, kader PKB yang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng) di Kota Salatiga, Sabtu (14/12/2019).
Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
“Ini bagi semua. Apakah kader kita yang ada di legislatif maupun eksekutif. Jangan lupa, PKB lahir dari NU,” ujar Halim.
Atas dasar itu, kata Halim, konsultasi maupun aspirasi dari NU tetap harus dijaga, termasuk dalam pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2020.
“Kalau di Jateng saya yakin sudah berjalan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) itu.
Dalam kesempatan itu, Halim juga mengingatkan totalitas kader pada partainya. Semua kader, di mana pun berada tidak boleh melenceng dari aturan partai.
Sejauh ini, kata Halim, DPP PKB terus memperkuat kebijakan agar partai semakin besar. Bahkan, partainya juga memberikan apresiasi kepada kader potensial yang gagal menjadi anggota dewan pada Pemilu Legislatif 2019.
“Bagaimana pun mereka berkontribusi memberikan suara, sehingga PKB mendapatkan kursi. Jangan lupa semua saling mendukung untuk mendapatkan kursi, meski belum tentu semuanya jadi,” ucapnya.
Khusus kepada anggota PKB yang sudah terpilih menjadi anggota dewan, Halim pun mengingatkan untuk tetap patuh pada aturan yang berlaku. “Misal kalau kunjungan kerja, ya jangan main joki, digantikan staf. Karena hal itu pasti teraudit,” tegasnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
