SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada (dok)

Solopos.com, SOLO -- Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang salah satunya digelar di Kota Solo menghadapi seabrek tantangan yang bisa mengancam kualitas demokrasi maupun keselamatan warga.

Demikian disampaikan pengamat politik UNS Solo, Agus Riewanto, saat diskusi online PWI Solo bertema Pilkada Serentak Jateng 2020, Aman dan Bergembira Tanpa Provokasi, Rabu (22/7/2020).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Selain Agus, pembicara lain dalam diskusi online tersebut ada Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat, Presidium Mafindo Anita Wahid, serta Agus Riewanto.

Paspampres Pengawal Gibran Ditambah Seusai Amankan Rekomendasi Cawali Solo?

Dalam paparannya tentang tantangan tersebut, Agus menyoroti potensi persebaran Covid-19 selama penyelenggaraan Pilkada 2020 lantaran akan menimbulkan kerumunan.

“Potensi penyebaran Covid-19 makin tinggi karena melibatkan perjumpaan publik dalam gelombang besar. Baik saat kampanye, pemungutan suara, maupun penghitungan perolehan suara,” terang dia.

Potensi persebaran Covid-19 di masa pandemi tinggi karena Indonesia belum mempunyai pengalaman empiris penyelenggaraan pemilu di masa pandemi. Semua mekanisme penyelenggaraan pilkada dinilai masih coba-coba.

Harta Kekayaan Cawabup Sukoharjo Agus Santosa: Ada Motor Kawasaki Senilai Rp105 Juta

Agus mencontohkan desain tempat pemungutan suara (TPS) yang aman bagi pemilih bakal menjadi tantangan yang harus benar-benar diperhatikan penyelenggara Pilkada 2020.

“Kampanye tidak bisa tidak melibatkan banyak orang. Tidak mungkin tidak bertemu banyak orang. Juga saat pemungutan suara harus datang ke TPS. Ini bisa jadi persebaran Covid-19 karena kita belum tahu desain TPS yang safety seperti apa. Banyak hal harus diatur seperti alat coblos, tinta, pengaturan jarak. Semua masih coba-coba,” urai dia.

Pembengkakan Anggaran

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 yaitu pembengkakan anggaran pelaksanaan. KPU pusat sudah mengajukan tambahan anggara hingga Rp5,1 triliun atau enam kali lipat dari penyelenggaraan pemilu di masa normal.

Tak Hanya Nakes, Staf Administrasi RSUD dr Moewardi Solo Juga Ikut Tertular Covid-19

Tambahan dana itu untuk penerapan protokol kesehatan. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, menurut Agus, juga terancam mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih. Masyarakat takut berkerumun saat hari pemungutan suara.

Ini tentu menjadi tantangan yang juga harus diantisipasi penyelenggara Pilkada serentak 2020. Pemilih bisa jadi tidak akan menggunakan hak suara mereka karena takut terpapar Covid-19. “Yang terjadi kemudian tingkat partisipasi dipastikan turun,” sambung dia.

Agus juga menyoroti kebijakan realokasi anggaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia menengarai kebijakan realokasi anggaran digunakan tidak sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi secara tulus.

Update Kasus Covid-19 di Indonesia 22 Juli: Pasien Positif Tambah 1.882, Sembuh 1.789, Meninggal 139

Namun, ada sinyalemen kebijakan yang dilakukan ditumpangi berbagai kepentingan politik kelompok tertentu. Karenanya dia menduga Pilkada 2020 di era Covid-19 yang paling berpotensi menang adalah incumbent atau petahana.

"Kecuali di daerah yang ada kejadian luar biasa. Untuk daerah yang tak ada kejadian luar biasa hampir pasti incumbent akan mulus melenggang sebagai pemenang. Sebab new comer tidak ada ruang untuk bertemu publik pemilih,” tegas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya