SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berfoto bersama seorang veteran di lingkungan Kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jateng, Jumat (10/11/2017). (Instagram-@ganjar_pranowo)

Pilkada atau Pilgub Jateng 2018 diwarnai isu keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP.

Semarangpos.com, SEMARANG – Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, menilai tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo masih yang tertinggi dibanding calon-calon lain dalam Pilkada atau Pilgub Jateng 2018. Meski pun calon incumbent dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tengah digoyang isu keterlibatan dalam kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ganjar memang kerap dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Terbaru, pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jateng itu dituding oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, menerima aliran dana e-KTP.

Meski demikian, Teguh menilai ocehan Nazaruddin itu tidak akan memengaruhi elektabilitas Ganjar dalam Pilgub Jateng 2018. “Kalau dari hasil survei yang telah kami lakukan, Pak Ganjar masih yang tertinggi [tingkat elektabilitas]. Jadi, bisa dikatakan ocehan Nazaruddin itu tidak memberikan efek,” ujar Teguh saat dijumpai Semarangpos.com di sela acara Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Edge, Semarang, Rabu (22/11/2017).

Teguh menilai ada dua cara yang akan membuat Ganjar kalah dalam Pilgub Jateng 2018. Pertama, jika Ganjar ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus e-KTP. Sedangkan yang kedua, jika dirinya tidak mendapat rekomendasi dari DPP PDIP untuk kembali mencalonkan diri pada Pilgub Jateng.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, pasti tingkat elektabilitasnya menurun. Bisa juga, dia enggak jadi diberikan rekomendasi. Makanya, untuk saat ini PDIP masih wait and see,” tutur Teguh.

Teguh juga memprediksi jika PDIP tidak ingin buru-buru menetapkan calon yang akan diusung pada Pilgub Jateng 2018. Sebagai partai mayoritas di Jateng, PDIP tentu akan menetapkan pasangan calon yang diusung pada saat-saat terakhir atau menjelang pendaftaran.

“PDIP itu selalu memberikan rekomendasi di saat terakhir. Itu dilakukan karena ingin mengamankan posisinya. Kalau menetapkan sekarang, partai lain yang jadi lawannya akan melakukan berbagai cara untuk menurunkan elektabilitas calon dari PDIP. Seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta kemarin,” terang Teguh.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya