Pilkada 2018: Ganjar Janji Tularkan Reformasi Birokrasi ke Pemkot dan Pemkab

<p><strong>Semarangpos.com, KEBUMEN &mdash; </strong>Pilkada atau Pilgub Jateng 2018 dilakoni <a href="http://semarang.solopos.com/read/20180414/515/910100/pilkada-2018-ini-riwayat-hidup-dan-sepak-terjang-ganjar-pranowo">Ganjar Pranowo</a> dengan kampanye ke Kebumen, Selasa (17/4/2018). Dalam kesempatan itu, Ganjar yang calon gubernur <em>incumbent</em> atau petahana itu diharapkan mampu mempertahankan Pemerintahan Provinsi Jateng yang bersih dan bebas dari korupsi.</p><p>Laman aneka berita <em>Okezone.com</em>, yang mengikuti kampanye Ganjar ke Kebumen melaporkan harapan warga tersebut mengemuka karena hingga kini masih banyak pejabat daerah lain yang terungkap terlibat tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah kasus bupati dan sekda Kebumen yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p><p>Di antara sekitar 500-an warga yang hadir dalam kampanye dialogis <a href="http://semarang.solopos.com/read/20180414/515/910100/pilkada-2018-ini-riwayat-hidup-dan-sepak-terjang-ganjar-pranowo">Ganjar Pranowo</a> di Kebumen ada yang memintanya tetap menjaga pejabat di birokrasi pemerintahannya tetap bersih, mulai dari pemerintah propinsi hingga ke desa. "Saya yakin Pak Ganjar layak dipilih kembali, kami mengharapkan birokrasi dari pemprov sampai desa bersih dan endingnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Wibisono, salah seorang warga.</p><p>Menanggapi harapan warga Kebumen itu, <a href="http://semarang.solopos.com/read/20180414/515/910100/pilkada-2018-ini-riwayat-hidup-dan-sepak-terjang-ganjar-pranowo">Ganjar Pranowo</a> memaparkan reformasi birokrasi yang dilakukannya di Pemprov Jateng berhasil mengubah budaya pegawai menjadi bersih dan beretos kerja tinggi dalam melayani warga. "Nanti periode kedua, pemerintahan akan menularkan reformasi birokrasi ke pemerintah kabupaten/kota," jelas Ganjar Pranowo.</p><p>Menurutnya, pemerintahan yang bersih itu harus dari segala lini, mulai dari tingkat paling bawah, yakni desa, hingga jajaran di atasnya. Selain itu penggunaan uang negara harus sesuai juga dengan aturan dan untuk kepentingan kesehteraan masyarakat.</p><p>"Pemerintahan bersih bisa dimulai dari desa. Selain itu penggunaan uang negara, uang rakyat harus sesuai aturan dan peruntukan, harus ada usulannya, kalau nggak ya <em>dikecrek</em> [diborgol]," harap Ganjar.</p><p><em><strong><a href="http://semarang.solopos.com/">KLIK</a> dan <a href="https://www.facebook.com/SemarangPos">LIKE</a> di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya</strong></em></p>

Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran