PILKADA 2018: Duh, Sikap Organisasi Perdes Boyolali Terbelah Soal Netralitas

PILKADA 2018: Duh, Sikap Organisasi Perdes Boyolali Terbelah Soal Netralitas

SOLOPOS.COM - Pasangan calon gubernur dan calon wagub Jawa Tengah Sudirman Said (kedua dari kiri)-Ida Fauziyah (kiri) dan Ganjar Pranowo (kedua dari kanan)-Taj Yasin (kanan) mendeklarasikan Kampanye Damai Pilkada atau Pilgub Jateng 2018 di Kantor KPU Jateng, Kota Semarang, Jateng, Minggu (18/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra)

Organisasi Perdes Boyolali beda sikap soal netralitas dalam Pilgub 2018.

Solopos.com, BOYOLALI—Organisasi perangkat desa (Perdes) di Boyolali berbeda sikap terkait netralitas mereka dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. Perdes dinilai bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) seperti yang jamak dipahami saat ini.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali, Budi Kristianto, mengatakan selama ini Perdes belum memiliki status yang jelas. Menurut Budi, Perdes bukan bagian dari PNS atau pun pegawai kontrak negara.

"Selama ini perjuangan PPDI ialah meminta kejelasan status perangkat desa. Sebab, kami ini bukan PNS, bukan pula pegawai kontrak," jelas Budi kepada Solopos.com, Kamis (22/2/2018).

Ketidakjelasan status inilah yang menurut Budi bisa berimplikasi pada netralitas mereka dalam Pilgub. Sehingga, jelas Budi, perdes tak bisa diikat oleh peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menuntut mereka harus netral. (baca: PILKADA 2018 : Polres Boyolali Andalkan Gadget untuk Pantau TPS saat Pilgub Jateng)

"Bawaslu melarang kami untuk berafiliasi dengan salah satu calon karena menganggap kami bagian dari ASN. Padahal, sampai detik ini, kami ini bukanlah ASN," terang Budi.

Sikap PPDI ini berbeda dengan sikap Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)  Boyolali. Apdesi menilai Perdes adalah bagian dari ASN. Sehingga, mereka terikat oleh aturan Bawaslu yang dituntut netral.

"Baik secara organisasi Apdesi atau perangkat desa, kami wajib netral. Tidak boleh berafiliasi dengan calon tertentu. Karena perangkat desa adalah ASN," ujar Ketua Apdesi Boyolali, Sugeng.

Meski demikian, menurutnya tak bisa dimungkiri banyak perangkat desa yang terlibat dukung mendukung salah satu calon. Sepanjang sikap dukung mendukung tak membawa nama organisasi dan tak menggunakan fasilitas desa, maka menurut Sugeng masih bisa dimaklumi.

"Tak bisa dimungkiri banyak perangkat desa yang dukung mendukung calon tertentu, tapi atas nama pribadi," terangnya.

Terkait netralitas Perdes ini, Budi berbeda pendapat dengan Sugeng. Budi menilai, sikap netralitas Perdes lebih karena etika dan moralitas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa.

"Secara etis dan moral, memang kurang elok jika Perdes terlibat dukung mendukung atau tim sukses. Karena akan menimbulkan perdebatan di belakangnya," terangnya.

Budi sepakat bahwa Perdes sebaiknya bersikap netral. Namun, sikap netralitas Perdes itu bukan karena statusnya sebagai ASN, melainkan karena secara etis dan moral sebagai bagian penyelenggara pemerintahan desa.

Berita Terkait

Berita Terkini

Pekalongan Diprediksi Tenggelam 15 Tahun Lagi, Ini Sebabnya

Kota Pekalongan di Jawa Tengah diprediksi tenggelam pada 2036 akibat penurunan muka tanah dan naiknya permukaan air laut.

Wisata WGM Wonogiri Tutup, Pengunjung Kecele

Banyak warga yang kecele saat berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Wonogiri, termasuk WGM, pada hari kedua Lebaran, Jumat (14/5/2021).

Duh, Pengemis Bawa Kabur Balita Usia 2 Tahun di Sragen

Seorang pengemis perempuan kedapatan membawa kabur seorang balita yang berusia 2 tahun asal Kelurahan Sragen Kulon, Sragen, pada Jumat (14/5/2021). 

Begini Kisah Seleksi Jadi Imam di Uni Emirat Arab

Kemenag melakukan seleksi imam masjid asal Indonesia yang akan diberangkatkan untuk bertugas di wilayah Uni Emirat Arab (UEA).

Melintas di Solo Saat Lebaran, 481 Kendaraan Diperiksa

Sebanyak 481 kendaraan berpelat luar Kota Solo diperiksa saat hari H Lebaran pada Kamis (13/5/2021).

Ketua LHKP-PWM Jateng Sesalkan Pernyataan Ali Mochtar Ngabalin, Desak Minta Maaf

Pernyataan Ali Muktar Ngabalin, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden terkait Busro Muqodas disesalkan Khafid Sirotudin, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jateng.

Bhabinkamtibmas Catat ada 1.241 Pemudik Tiba Sragen

Kebanyakan pemudik tiba di Sragen sebelum larangan mudik Lebaran diberlakukan.

Wuih! Ada Wahana Baru di Gunung Pegat Sukoharjo Loh

Gunung Pegat Sukoharjo kini dilengkapi sejumlah wahana baru.

Korban Tewas Karena Jebakan Tikus Di Sragen Tembus 17 Orang, Ini Daftarnya!

Korban meninggal dunia akibat tersengat jebakan tikus beraliran listrik terus berjatuhan di Kabupaten Sragen.

H+1 Lebaran, Pengunjung Wisata Air di Klaten Sepi

Disparbudpora Klaten memprediksi puncak kunjungan ke objek wisata air di Kabupaten Bersinar berlangsung, Sabtu (15/5/2021).

Inilah Tanda-Tanda Ban Sepeda Motor Harus Diganti

Rider sepeda motor wajib mengetahui kondisi ban saat berkendara karena ban menjadi salah satu komponen inti yang memberikan jaminan keselamatan.