PILKADA 2018 : 3 Kabupaten di Jateng Belum Teken NPHD Biaya Pengawasan Pemilu

Pilkada 2018 di tiga kabupaten Jateng belum dipastikan akan disokong dana hibah daerah.

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah memasuki sejumlah tahapan persiapan, namun tiga kabupaten di Jawa Tengah belum juga memberikan kesanggupan menghibahkan dana penyelenggaraan pemilu lokal itu. Pemerintah Provinsi Jateng pun turun tangan.

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Pemprov Jateng berjanji segera memanggil pemerintah daerah-pemerintah daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2018 itu. Pemanggilan itu juga terkait lambatnya ketiga pemerintah kabupaten itu menyiapkan personel maupun tempat untuk kesekretariatan pengawasan pemilu lokal tersebut.

“Selain NPHD, ada daerah yang belum menyiapkan personel maupun tempat untuk kesekretariatan pengawasan pilkada,” aku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jateng Eddy Djoko Pramono di Kota Semarang, Jateng, Senin (18/9/2017). Ketiga daerah yang belum menandatangani NPHD untuk pengawasan Pilkada 2018 itu adalah Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Banyumas.

Selain itu, imbuhnya, ada juga enam daerah di Provinsi Jateng yang belum menyiapkan personalia aparatur sipil negara untuk jabatan kepala sekretariat dan bendahara panwas kabupaten dan kota. Keenam daerah itu adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Sukoharjo.

“Dalam dua hari ke depan, saya akan panggil semua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, kami akan fasilitasi kalau memang sulit,” ujarnya.

Terkait dengan personel, ia berharap petugas aparatur sipil negara (ASN) yang dipilih nantinya bukan hanya yang paham kesekretariatan, tetapi memahami kinerja petugas pengawas pemilu. “Kalau ada kesulitan, maka personelnya akan diberi pelatihan dulu, sedangkan mengenai tempat untuk kantor sekretariat, kami akan bantu penyediaannya. Pemprov itu punya aset di daerah, itu bisa dimanfaatkan,” katanya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menyayangkan adanya beberapa pemerintah daerah yang terkesan tidak serius dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten serta kota di Jateng. “Posisi mereka sangat vital karena anggaran Pilgub Jateng 2018 dari pemprov sudah bergeser ke kami sehingga harus diturunkan ke kabupaten-kota,” ujar Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng Kartini Tjandra Lestari saat dimintai konfirmasi terkait lambatnya kesiapan sejumlah pemerintah daerah mendukung kerja pengawasan pilkada.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya